Kontroversi terkait subsidi mobil listrik yang disiapkan pemerintah telah menjadi polemik berkepanjangan yang kontra produktiv terkait kritik Anies Baswedan di depan ribuan relawan di Tenis indoor Senayan beberapa saat yang lalu. Anies menyebut subsidi itu tidak tepat sasaran akibat kebijakan pemerintah Pusat tersebut.
Terkait hal itu Sekjen DPP APIB (Aliansi Profesional Indonesia Bangkit) Ir. Erick MH, meminta sebaiknya Pemerintah menghentikan dan mengalihkan subsidi tersebut ke sektor yang lebih bermanfaat bagi perekonomian rakyat miskin. Terutama untuk sektor Pertanian, Perikanan dan Peternakan serta sektor koperasi dan pengembangan UMKM.
“Pengalihan subsidi ini cukup signifikan dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional karena dapat mengurangi angka pengangguran angkatan kerja muda di sektor itu dan dapat meningkatkan produktivitas ekonomi rakyat miskin yang terimbas pandemi Covid berkepanjangan dan juga belum pulih hingga saat ini,” paparnya.
Subsidi itu memang tidak tepat sasaran dan buang buang dana APBN saja. Menurut Faisal Basri sangat tidak tepat memberi subsidi Rp. 70 juta per unit mobil listrik dan Rp. 7 juta per unit motor listrik di berikan pemerintah kepada pihak penjual, apalagi pembeli mobil dan motor listrik itu sampai ngantri indent 6 bulan dimana pembelinya adalah rata rata kalangan Sultan dan orang kaya, kata Erick.
Kata Erick, subsidi jauh lebih tepat diberikan untuk jutaan angkatan kerja muda. Terdapat 8 jutaan angkatan kerja yang menganggur menurut data BPS 2022. ini persoalan yang belom dapat teratasi oleh pemerintah, setiap tahun angkatan kerja terus meningkat.
Sektor Pertanian, perikanan darat / laut dan peternakan itu terdapat 40,6 juta jumlah pekerja dari 144 juta angkatan kerja nasional pada Februari 2022.
“Sementara di sektor perdagangan besar dan eceran terdapat 28, 5 juta jumlah penduduk bekerja. Sektor penyediaan makanan dan minuman terdapat 9,6 juta pekerja. Berarti sedikitnya Ada 20 jutaan pelaku UMKM bekerja di sektor itu,” tegasnya.
Menurut Erick, sektor pertanian dan perikanan lebih penting mendapat perhatian pemerintah untuk di bantu baik bentuk subsidi maupun permodalan usaha, kata Erick.
Sependapat dengan itu, Ketua Departemen Koperasi dan UMKM DPP APIB Amirullah berpendapat, bahwa yang paling di perlukan di dorong untuk bergerak kembali adakah sektor UMKM. Ini sektor yang jumlah ketiga terbanyak di negara kita setelah sektor Pertanian dan Industri, namun ini sektor yang sangat sulit mendapat perhatian serius dari pemerintah.
“Data tahan ekonomi nasional kita itu ada di 3 sektor terbesar itu. Semestinya sektor pedagang eceran dan UMKM ini yang mesti di jaga, bukan justru mendukung sektor perdagangan mobil dan motor listrik,” ungkap Amirullah yang juga adalah seorang pelaku sukses usaha UMKM yang berusaha di wilayah Jakarta Barat.
Pemerintah dapat mengalokasikan modal kerja atau modal usaha UU untuk UMKM misalnya diperlukan sebesar Rp. 5 juta per pelaku UMKM, maka subsidi mobil listrik sebesar Rp. 5 triliun akan dapat 1 juta orang pelaku UMKM yang rata rata para pekerja muda. Bantuan bergulir atau bantuan langsung dimana para UMKM akan dapat memulai usaha dan meningkatkan produksi nya baik kuliner makanan atau minuman, usaha tani produktif, pertanian sayur, buah, dagang sembako, peternakan itik , ayam dan juga usaha ekonomi kreatif ungkap Amirullah.
Di sisi yang lain, anak anak muda bangsa kita saat ini kan menyoroti di medsos dan group group Whatsapp bahwa terdapat ratusan ribu mungkin sudah lebih 1 jutaan pekerja dari negara Cina Tiongkok yang mendominasi pekerjaan di tambang tambang Nikel, bauksit dan emas baik di Sulawesi, Kalimantan hingga Maluku termasuk di banyak proyek proyek lain di Sumatera dan pulau Jawa.
“Apabila angkatan kerja muda kita lebih dari 8 juta orang tidak mendapatkan pekerjaan atau bantuan dari pemerintah, maka bila mereka hanya menonton TKA asing yang mendominasi pekerjaan di negeri kita itu, hal itu dapat menimbulkan masalah sosial yang akan cukup serius bagi masyarakat seperti semakin banyaknya perbuatan kriminal seperti begal, perampokan, pencurian, judi online, penipuan dan lainnya. Hal ini dapat menciptakan persoalan terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban di negara kita ungkap Erick lagi dengan nada prihatin,” pungkasnya.
