Oleh : Sholihin MS (Pemerhati Sosial dan Politik)
Mahfud MD tiba-tiba bikin gebrakan tentang aliran dana ilegal di Kemenkeu sebesar 349 triliun. Ungkapan Mahfud ini katanya didukung data-data yang diperoleh dari BIN dan PPATK. Ketika Mahfud justru ditantang anggota DPR untuk buka-bukaan tentang kevalidan data itu, Mahfud menyatakan siap bahkan menantang balik. Akhirnya RDP itu pun digelar di Komisi III.
Pertarungan Mahfud MD dengan Anggota DPR Komisi III ini cukup sengit, seolah-olah telah terjadi perubahan besar di istana, di mana istana sebagai pihak anti korupsi yang ingin memberantas korupsi, dan DPR sebagai pihak koruptor dan pelindung koruptor. Sebagian masyarakat sudah mulai mempercayai manuver Mahfud ini, termasuk di sini Mahfud sudah mendapat dukungan dari para Professor dan berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Bahkan Mahfud berani berkonfrontasi dengan Menkeu Sri Mulyani yang mengungkap data Sri Mulyani salah.
Tapi, di rapat kedua RDP kegarangan Mahfud mulai kendor, yang menyatakan bahwa data yang dimiliki dirinya dengan data Sri Mulyani tidak ada perbedaan.
Walaupun Mahfud tetap meminta Komisi III untuk mengesahkan RUU tentang perampasan harta koruptor yang ditentang oleh Anggota DPR, akhirnya masyarakat mulai mencurigai keseriusan Mahfud untuk melakukan gebrakan pemberantasan korupsi. Dan ternyata, manuver Mahfud ini ada udang di balik batu, karena tiba-tiba pihak istana memasukkan Mahfud kedalam bursa Cawapres. Jadi ini toh tujuan akhir dari gebrakan Mahfud ini ?
Tentang keseriusan Mahfud MD untuk melakukan gerakan dan gebrakan pemberantasan korupsi ini menjadi tanya besar, mengingat beberapa hal berikut :
Pertama, jika istana serius mendukung langkah Mahfud, tentunya yang terkena pertama kali adalah istana.
Mengapa ? Karena orang-orang istana dan yang di sekitar istana yang dicurigai telah melakukan korupsi. Mulai dari jokowi sendiri, para staf istana, para menteri, dan keluarga dan kroni Jokowi. Gibran dan Kaesang juga pasti akan terseret.
Kedua, Selama menjadi Menkopolhukam, Mahfud sama sekali tidak berpihak pada rakyat.
Mahfud termasuk bagian dari rezim zhalim di mana semua kebijakan rezim Jokowi hanya pro oligarki taipan dan mengorbankan rakyat.
Ketiga, Mahfud adalah termasuk inisiator pemberangusan organisasi HTI dan FPI, dan salah memahami konsep khilafah.
Walaupun pada akhirnya Mahfud membolehkan beraktivitasnya FPI baru, yaitu Front Persaudaraan Islam menggantikan FPI sebelumnya, yaitu Front Pembela Islam, tetapi masyarakat pendukung rezim sudah kadung benci dan menolak FPI, sehingga nama FPI tetap dipermasalahkan di berbagai tempat. Stigma negatif terhadap FPI (dan HTI) adalah persekongkolan jahat antara rezim Jokowi yang islamopobia dengan PKI, Yahudi, oligarki taipan dan China komunis.
Keempat, Sebagai bagian dari rezim dan NU garis bengkok, Mahfud terus mendiskreditkan dan mengkriminalisasi IB HRS.
IB HRS di mata rezim adalah “musuh” karena gebrakannya untuk terus beramar ma’ruf nahi munkar, tidak ada kompromi dengan PKI, menolak intervensi China (komunis dan para oligarki), menolak disuap, dan IB HRS memiliki massa yang sangat besar.
Kelima, Dicawapreskannya Mahfud MD adalah bagian dari skenario Jokowi untuk mengamankan proyek-proyek Jokowi dan menghilangkan jejak dosa-dosa Jokowi dan keluarganya.
Di tengah ketidakpastian pencalonan Ganjar yang tidak didukung PDIP, dan keraguan Jokowi terhadap Prabowo, maka sebagai alternatifnya adalah dicawapreskannya Mahfud MD. Karena Mahfud adalah orang yang loyal kepada Jokowi dan termasuk pengagum Jokowi.
Dengan lima hal di atas, bagi para pendukung Anies hendaknya berhati-hati jangan sampai terkecoh dengan gebrakan dan manuver Mahfud MD.
Bandung, 27 Ramadhan 1444
