Oleh: Sholihin MS (Pemerhati Sosial dan Politik)
Gonjang-ganjing politik di Indonesia makin memanas dan meluas. Muncul lagi isu reshufle kabinet. Tapi resshufle saat ini tidak ada artinya selain sebagai shock therapy saja. Karena akar permasalahan bukan di kabinet dan jajarannya, tapi dari diri Jokowi sendiri. Ikan busuk dimulai dari kepalanya. Pohon yang cacat bukan dipotong rantingnya, tapi dari akarnya.
Perseteruan antara Sri Mulyani (Menkeu) yang didukung Anggota DPR dengan Prof. Mahfud MD yang diback up Jokowi dan didukung oleh rakyat belum usai dan makin panas, tapi sekarang muncul perseteruan baru antara Jokowi (istana) dengan Megawati (PDIP) yang makin meruncing, terutama setelah PDIP menolak Timnas Israel sehingga gelaran Piala Dunia batal diselenggarakan di Indonesia.
Secara de facto rezim Jokowi sudah ambruk (lumpuh), karena sudah tidak solid, berjalan masing-masing, saling cakar-cakaran sesama anggota kabinet, dan perintah Jokowi (sebagai Presiden) sudah tidak ditaati lagi oleh bawahannya. Perpecahan ini dipastikan tidak bisa dihentikan dan akan makin melebar. Hal ini disebabkan dengan terbongkarnya satu kasus akan menguak kasus-kasus yang lain. Dan “genderang perang” (terhadap korupsi) sudah ditabuh oleh Prof Mahfud MD. Apakah akan berlanjut untuk bersih-bersih, ataukah akan ditutup rapat-rapat karena penyakitnya sudah sangat parah, kronis, dan melibatkan hampir semua pejabat dan Anggota DPR ?
Adalah Prof. Mahfud MD yang mula-mula mengungkap tabir adanya transaksi gelap (ilegal) di Kemenkeu sebesar Rp 349 triliun yang katanya tidak diakui (diketahui) oleh Sri Mulyani. Data yang disampaikan oleh Prof Mahfud MD diyakini valid karena bersumber dari PPATK dan BIN. Sedangkan data yang disampaikan Sri Mulyani sumber datanya tidak valid karena bersumber dari bawahannya yang diduga bagian dari korupsi sehingga sudah direkayasa karena di dalamnya ada campur tangan para koruptor dan mafia pajak.
Jika antara Prof Mahfud MD dan Sri Mulyani benar-benar mau adu data tentang siapa yang benar dan siapa yang salah, hampir dipastikan Prof Mahfud MD-lah yang menang.
Namun, jika urusan transaksi ilegal di Kemenkeu ini sudah diback up (dilindungi) oleh para petinggi korup, ceritanya akan menjadi lain. Sudah bisa dipastikan, orang-orang yang di belakang Sri Mulyani adalah para koruptor dan pejabat busuk. Jika para Anggota Dewan juga mendukung Sri Mulyani diduga kuat memang para Anggota Dewan juga terlibat dengan uang haram itu. Para anggota Dewan berusaha menghalangi disahkannya UU yang diajukan oleh Mafud MD tentang pengambilan aset-aset koruptor.
Sampai saat ini Sri Mulyani terkesan tidak merasa bersalah dan seolah mencoba untuk menutup-nutupi berbagai kasus yang menjerat kementerian dan anak buahnya. Benarlah apa yang dikatakan oleh pengamat bahwa di Kemenkeu adalah sarangnya mafia dan koruptor ? Dan ternyata transaksi illegal di Kemekeu ini sudah berlangsung dari 2009, yang pada waktu itu Menteri Keuangannya Sri Mulyani juga.
Jika melihat rekam jejaknya, seharusnya Sri Mulyanilah yang harus di reshufle. Tanda-tanda kalau Sri Mulyani yang akan direshufle :
1. Keberanian Mahfud MD untuk membongkar transaksi ilegal di Kemenkeu, kata Prof. Mahfud MD, telah didukung oleh Jokowi;
2. Statemen terakhir Jokowi menanggapi isue transaksi ilegal ini Jokowi merasa sangat kecewa dan prihatin atas kejadian korupsi di Kemenkeu yang telah mengecewakan rakyat.
Jika Sri Mulyani berani Mundur dari Kabinet Jokowi, insya Allah akan membawa kebaikan bagi rakyat Indonesia, karena borok-borok pejabat di Kemenkeu, khususnya di Dirjen Pajak bakal terus terbongkar. Selama ini Sri Mulyani selalu menjadi salah satu sumber keterpurukan bangsa Indonesia.
Ada 5 langkah Sri Mulyani yang sangat merugikan rakyat Indonesia :
Pertama, Sri Mulyani ratu utang
Hutang Indonesia sudah mencapai 7.800 triliun, diperkirakan akan terus bertambah. Dan Sri Mulyani sangat besar ketergantungannya kepada bantuan (hutang) luar negeri
Kedua, Sri Mulyani terus mengejar pajak rakyat, sementara yang kaya terus disubsidi
Rakyat terus dicekik, sementara pejabat, pengusaha dan konglomerat termasuk para koruptor dan perampok uang rakyat terus dimanjakan dan dilindungi.
Ketiga, Sri Mulyani penyebab BBM selalu naik
Ketidakmampuan Sri Mulyani mengatur keuangan negara, menyebabkan BBM selalu naik.
Keempat, Sri Mulyani tidak mampu mengendalikan anak buahnya untuk tidak korupsi
Bahkan Kementerian di bawah kendalinya malah telah jadi sarang koruptor dan mafia.
Kelima, Sri Mulyani lebih terfokus pada ekonomi makro, bukan ekonomi mikro
Selama Sri Mulyani menjabat ekonomi makro bertumbuh, tapi ekonomi mikro hancur. Padahal ekonomi mikro yang langsung berhubungan dengan hajat hidup rakyat.
Dari analisa di atas, yang pantas direshufle adalah Sri Mulyani bukan Mahfud MD.
Bandung, 11 Ramadhan 1444
