Kebijakan pemerintah impor beras 2 ton saat panen menunjukkan selfie Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama petani hanya pencitraan agar dianggap berpihak kepada rakyat kecil.
“Impor beras saat panen raya merupakan kebijakan yang sangat menyakitkan buat petani. Selfie Jokowi dengan petani hanya pencitraan agar dianggap berpihak rakyat kecil padahal kebijakannya menyakiti rakyat,” kata pengamat politik Muslim Arbi kepada redaksi www.suaranasional.com, Selasa (28/3/2023).
Menurut Muslim, sangat tidak ada alasan impor beras untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri. “Beras yang melimpah karena panen raya kok dianggap tidak bisa menyukupi beras dalam negeri,” paparnya.
Kata Muslim, kebijakan impor itu membuat harga beras milik petani jatuh di pasaran. “Jokowi hanya mementingkan para importir terlebih lagi diduga untuk biaya Pemilu 2024,” jelas Muslim.
Badan Pangan Nasional (Bapanas) menugaskan Perum Bulog untuk mengimpor beras sebanyak 2 juta ton pada tahun ini.
Mengutip CNBC Indonesia, penugasan tersebut merupakan hasil rapat internal bersama Presiden Joko Widodo pada Jumat (24/3) yang tertuang dalam salinan surat.
Dalam surat tersebut, dijelaskan Perum Bulog diperintah untuk mengimpor 2 juta ton beras pada tahun ini dimana 500 ribu ton harus segera didatangkan secepatnya.
“Menindaklanjuti hasil rapat internal bersama Bapak Presiden 24 Maret 2023 dengan topik Ketersediaan Bahan Pokok dan Persiapan Arus Mudik Idulfitri 1444 H, kami menugaskan Perum Bulog untuk melaksanakan pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP) dari luar negeri sebesar 2 juta ton sampai dengan akhir Desember 2023. Pengadaan 500 ribu ton pertama agar dilaksanakan secepatnya,” tulis salinan surat tersebut tertanda Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi.
Masih dari salinan surat tersebut disebutkan tambahan pasokan beras tersebut dapat digunakan untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Beras (SPHP), bantuan beras kepada sekitar 21,353 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan kebutuhan lainnya.
“Pengadaan beras dari luar negeri tersebut agar tetap menjaga kepentingan produsen dalam negeri serta memperhatikan aspek akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” lanjut isi salinan surat tersebut.
Bapanas mengingatkan Bulog agar tetap menjaga kepentingan beras dalam negeri.
“Sejalan dengan hal tersebut, kami menugaskan Perum Bulog untuk tetap mengoptimalkan penyerapan hasil produksi dalam negeri terutama selama masa Panen Raya Maret-Mei 2023,” sebut surat tersebut.
