Oleh : Sholihin MS (Pemerhati Sosial dan Politik)
Wis wayahe Jokowi turun. Hari-hari ini dan seterusnya kita akan terus disuguhi berita tentang borok-borok pemerintahan Jokowi. Ini adalah tanda-tanda hancurnya rezim Jokowi. Kita akan terus disuguhi kebejatan prilaku para pejabat negeri ini.
Kasus penganiayaan David oleh Mario putra pegawai pajak, Rafael Alun adalah “pembuka awal” kebobrokan para pegawai dan pejabat negara. Kebobrokan itu dipertontonkan mulai dari pimpinan tertinggi sampai pejabat terendah.
Sungguh geram ketika kita menyaksikan berbagai kebejatan moral para pejabat negara dan akrobat politik para politisi kita. Sepertinya mereka sudah kehilangan akal sehat dan hati nurani, sehingga prilakunya bagai perampok dan orang mabuk. Di tengah situasi keterpurukan (ibarat kapal yang mau karam), para pejabat ini malah terus sibuk menimbun harta, menjilat majikan, dan membiarkan (bersekongkol) bersama majikannya melakukan kejahatan (untuk menghancurkan kapal).
Semakin hari kebobrokan para pejabat rezim Jokowi semakin terkuak, dan akan terus berlanjut hingga para pimpinan dan pejabat lembaga negara masuk jeruji besi.
Sebelumnya, kasus Ferdy Sambo telah menguak berbagai kasus kejahatan pejabat dan aparat kepolisian. Demikian juga tragedi kasus Kanjuruhan, kasus dana pajak Rafael Ulun, kasus korupsi di BUMN (terutama di PLN dan Pertamina sehingga mau diprivatisasi), sekarang muncul lagi kasus besar, yaitu transaksi illegal di Kementrian Keuangan yang mencapai nilai sebesar 300 triliun dan melibatkan tidak kurang dari 464 pegawai pajak. Luar biasa. Di satu sisi negara di ambang kebangkrutan (karena minus pemasukan) dan rakyat semakin menderita karena sulitnya mencari penghasilsan, tapi di sisi lain para pejabat dan keluarganya hidup dalam glamour dan pamer kemewahan dari hasil korupsi.
Kasus Ferdy Sambo ini telah menguak berbagai kejahatan pejabat, politisi, dan aparat kepolisian kita : Mulai dari terkuaknya kecurangan Pemilu 2019, kasus judi online, mafia, penjualan organ, kasus perzinahan, dan kekejaman aparat yang membantai 6 laskar FPI pengawal IB HRS.
Dari kasus kekejaman aparat di Pemilu 2019 telah mengorbankan 894 petugas KPPS yang meninggal secara misterius dan lebih dari 5000 petugas secara misterius, pemalsuan dan penggelembungan data, penggunaan dana yang jor-joran untuk para buzzer rp dan antek-antek oligarki taipan, serta permainan hukum di KPU, Bawaslu, dan MK. Dari kasus Sambo juga terungkap kasus mafia dana triliunan, jual beli kasus, dan kasus “pemerasan” berbagai rekruitmen pegawai baru.
Kasus tragedi Kanjuruhan yang menelan ratusan korban tapi coba diabaikan (dilupakan), padahal melibatkan aparat kepolisian yang arogan dan biadab. Mereka telah menembakkan gas air mata kadaluwarsa kepada suporter (Arema) yang berada di ruangan yang tertutup (terisolasi) dan tidak diberi jalan keluar. Sampai saat ini belum ada titik terang adanya pengusutan yang resmi dan serius.
Kasus penggelapan dana pajak yang nilainya mencapai 300 triliun, ternyata menurut PPATK transaksi itu sudah berlangsung lebih dari 10 tahun tanpa terdeteksi. Anehnya, Menkeu Sri Mulyani malah mengatakan tidak mengetahuinya. Seorang Sri Mulyani yang sangat galak kepada rakyat dan terus memeras dana rakyat dengan menaikkan harga berbagai bahan dan terus akan memajak setiap bidang usaha, tapi ternyata “bodoh” dalam mengelola dana pajak dan membiarkan dirinya dikadalin oleh para pegawainya. Julukan yang tepat untuk Sri Mulyani adalah bukan saja wanita bertangan besi, tapi juga wanita berhati besi.
Sri Mulyani memang orang yang jago melobi lembaga-lembaga keuangan dunia. Tapi prestasinya selama menjabat menkeu di era Jokowi cuma jago ngutang dan ngutang.
Di tengah terkuaknya skandal transaksi illegal 300 triliun di kementeriannya, dia masih saja bersikap resisten (membela diri) dan tidak punya malu sehingga tidak mau nengundurkan diri. Jika ini terjadi di Jepang mungkin sudah hara kiri.
Kita akan lihat sampai seberapa kuatkah dia punya muka badak dengan terus terbelit berbagai kasus korupsi di kementeriannya ?. Wajar dan benar adanya apa yang disampaikan Bupati Meranti, Muhammad Adil bahwa di Kementerian Keuangan isinya penuh iblis dan syetan. Sekarang pernyataan itu benar-benar terbukti.
Skandal di kementerian Keuangan ini sebuah pertanda bahwa rezim Jokowi sudah impoten, sudah tidak berdaya lagi tinggal nunggu ambruknya saja.
Semoga Rezim Jokowi segera berganti.
Bandung, 23 Sya’ban 1445
