Undang-undang larangan rangkap jabatan untuk pejabat publik dianggap sampah dengan adanya Erick Thohir yang baru daja menjabat Ketua Umum PSSI.
“Zaman now UU dianggap sampah. Lihat saja, ada UU melarang rangkap jabatan, pelakunya malah cengengesan dan didukung presiden pula,” kata wartawan senior Gigin Praginanto di akun Twitter-nya @giginpraginanto, Senin (20/2/2023).
Gigin mengatakan, DPR akan mengubah UU larangan rangkap jabatan.
“Langkah selanjutnya gampang ditebak, nanti UU-nya diganti dan lembaga tukang stempel di Senayan siap melaksanakan. Siaaaaap!” paparnya.
Sebelumnya, Jokowi tidak mempersoalkan rangkap jabatan dua menteri kabinet Indonesia Maju yang kini pimpin PSSI. Mereka Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI dan Menpora Zainudin Amali sebagai wakil ketua PSSI untuk 2023-2027 berdasarkan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI pada Kamis kemarin, 16 Februari 2023.
Karena selain Erick Thohir dan Zainudin Amali ada beberapa menteri di kabinetnya yang juga rangkap jabatan sebagai ketua federasi olahraga. Terpenting kata Jokowi, Erick Thohir dan Zainuddin Amali bisa membagi prioritas dalam pekerjaan itu. “Yang paling penting, semuanya bisa mengatur waktunya,” kata Jokowi kepada wartawan, seperti dikutip dari VIVA.co.id, Sabtu, 18 Februari 2023.
“Karena kan kita juga tahu, Pak Basuki (Menteri PUPR) itu kan juga menjadi ketua (federasi) dayung, bisa. Pak Airlangga jadi ketua (federasi) wushu, bisa. Kemudian Pak Luhut jadi ketua (PB) PASI, Pak Prabowo jadi ketua pencak silat, bisa,” tambahnya.
Jokowi menyebut permasalahan rangkap jabatan ini bisa diatur melalui manajemen organisasi yang ada di tubuh PSSI. “Ini urusan manajemen. Manajemen waktu, manajemen mengatur organisasinya, manajemen perencanaannya. Ini masalah manajemen,” ujar Jokowi.
