Oleh: Ahmad Basri (Ketua Kajian Kritis Kebijakan Publik Pembangunan / K3PP – Tubaba)
Diprediksi, sepertinya gerakan untuk menggagalkan Anies sebagai capres Nasdem akan semakin meningkat menjelang 2024. Pertemuan Surya Paloh dan Luhut di London disenyalir membicarakan hal seputar Anies. Walaupun keduanya baik Surya Paloh dan Luhut tidak memberikan keterangan resmi. Hanya orang dekat Suya Paloh memberikan pernyataan, bahwa pertemuan itu biasa – biasa sebagai tokoh bangsa. Membicarakan masalah kebangsaan secara umum. Pernyataan yang masih normatif.
Jika dipahami begitu risaunya kelompok tertentu dengan pencapresan Anies sebagai capres dari Nasdem. Tidak serisau atau segelisah dengan isu pencapresan terhadap Puan, Ganjar, Probowo atau Erlangga. Mengapa harus Anies yang menjadi ketakutan, kegelisahan, kerisauan dalam pemilu 2024.
Ketakutan, kegilisahan, kerisauan hanya karna popularitas Anies meningkat berdasarkan berbagai analisis lembaga survei, maka pandangan tersebut tentunya bisa diterima. Wajar ada ketakutan, kegelisahan, kerisauan terhadap Anies. Ada rasionalitas politis hitung – hitungan bagaimana Anies bisa dikalahkan untuk 2024. Karna dari hasil lembagai survei analisis Anies selalu unggul.
Namun jika dipahami ketakutan, kegelisahaan, kerisauan terhadap Anies, bukan lagi pada realitas empirik, atas dasar hasil survei jejak pendapat. Tapi cenderung pada kebencian personality terhadap Anies. Selama lima tahun Anies menjadi Gubernur DKI. Setidaknya bisa menjadi ukuran parameter rasional, apakah Anies berhasil atau tidak memimpin Jakarta. Tolak ukur parameter itu yang seharus menjadi catatan untuk menilai Anies. Dan itu cenderung diabaikan oleh pembenci Anies.
Framing politik pembenci Anies yang disebarkan melalui pemberitaan media, selalu pada diksi narasi politik identitas. Anies diasosiasikan / disimbolkan pada perspektif politik identitas. Bahwa politik identitas merupakan ancaman dari nilai – nilai kebhenikaan pluralisme kebangsaan. Sebuah analogi sosiologis politis yang “ngawur” yang tidak berdasar dan tentu sangat menyesatkan.
Sebuah keniscayaan sejarah yang tidak bisa ditolak oleh siapapun, bahwa ke Indonesiaan itu lahir karna adanya pluralisme kemajemukan (suku, bahasa, agama) ditengah kehidupan masyarakat. Dan itu sudah ada sebelum lahirnya Indonesia dalam bentuk negara. Dan tidak ada satu pemimpin dinegri ini yang menolak tidak berkomitmen pada nilai – nilai pluralisme kemajemukan.
Oleh karna itu pluralisme kemajukan harus dapat dipahami ditempatkan pada sebuah kenyataan sosiologis / antropologis. Konsekuensi logis tentu tumbuhnya berbagai macam aliran pemikiran ditengah masyarakat. Keberadaan berbagai macam partai politik misalkan, salah satunya merupakan implementatif refleksi dari itu semua. Dan itu sebuah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Menjadi ciri khas karakteristik dari keberadaan partai politik di Indonesia.
Sejak tahun 1955 dalam pemilu pertama, diawal kemerdekaan dinamika politik aliran kepartai yang dikuti kurang lebih 30 partai politik sesungguhnya sudah dimulai. Hingga detik inipun keberadaan partai politik masih sama tidak berubah dengan apa yang terjadi di tahun 1955. Semuanya, keberadaan partai politik masih mencerminkan sifat pada aliran pemikiran yang ada dimasyarakat.
Itulah mengapa seorang antropolog sosiolog peneliti ternama Clifford J Geertz dari AS, mengulas berbagai penelitian di Indonesia. Salah satu yang cukup terkenal dalam bukunya berjudul ” Abangan, Santri, Priyayi ( Dalam Masyarakat Jawa ) “. Sebuah penelitian yang ditulis 1953 -1954 tepatnya di kawasan Mojokerto Jawa Timur. Membagi aliran pemikiran masyarakat dengan tiga kategori.
Jika meminjam istilah Clifford J Geertz, maka semua partai politik sejak pemilu 1955, pemilu orde baru hingga saat ini era reformasi, sesungguhnya mewakili sifat karakteristik masyarakat Abangan, Santri, Priyayi. Dan itu yang hari ini kita sebut politik identitas. Menariknya tidak satu catatan Clifford J Geertz menulis, bahwa dikotomi Abangan, Santri, Priyayi yang hari ini diistilahkan sebagai politik identitas membahayakan ke Indonesian. Lalu dimana salahnya Anies dengan tuduhan politik identitas (Abangan, Santri, Priyayi)
