Jakarta- Saat ini Warga Jakarta sedang dihebohkan dan dicemaskan dengan munculnya isu dugaan korupsi program bantuan sosial (bansos) pada 2020 senilai Rp 3,65 triliun. Dugaan korupsi bansos ini dibeberkan oleh seorang pegiat sosial media, Rudi Valenka, melalui sebuah utas atau thread di akun Twitter @kurawa pada 9 Januari 2023 lalu, disebutkan bahwa diduga Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan, kala itu hendak menanggulangi pandemi Covid-19 dengan menyalurkan bansos senilai Rp 3,65 triliun dalam bentuk sembako. Lewat program itu, diduga Dinas Sosial DKI menunjuk tiga rekanan terpilih untuk menyalurkan paket sembako senilai Rp 3,65 triliun tersebut lewat Perumda Pasar Jaya, PT Food Station, dan PT Trimedia Imaji Rekso Abadi.
Sontak saja informasi yang disampaikan penggiat Rudi Valenka tersebut, mengundang respon komentar dari berbagai kalangan, salah seorang diantaranya, adalah Drs Primus Wawo, MSi pengamat sosial dan perkotaan, ketika di hubungi awak media, ia mengatakan bahwa kasus dugaan korupsi bansos terjadi di Pemprov DKI Jakarta, ini sesuatu yang menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan program bansos untuk menanggulangi masalah pandemic covid-19 yang ditujukan membantu meringankan warga Jakarta terdampak covid-19.
“Ya, ini sesuatu temuan informasi tentang kasus yang bukan saja menghebohkan, melainkan juga memprihatinkan, kok tega-teganya mereka yang diduga terlibat di kasus tersebut, menari diatas penderitaan warga Jakarta yang saat itu menderita menghadapi pandemic covid-19,” ungkap Drs Primus Wawo, MSi yang juga mantan pejabat Pemda prov DKI Jakarta kepada awak media, Senin, 23/1/2023 di Jakarta.
Karena itu, menurut Primus, sudah sepatutnya kasus ini harus segera diusut tuntas, agar masyarakat tidak merasa penasaran, mengenai kebenaran kasus tersebut, dan tentunya pengusutan kasus tersebut harus memenuhi rasa keadilan masyarakat, yang menjadi korban atas dugaan perilaku korupsi tersebut, yang ditengarai kasus ini bukan hanya merugikan keuangan negara saja, melainkan juga menciderai rasa kemanusiaan warga Jakarta, untuk itulah, penanganan kasus ini juga mesti dilakukan secara professional, komprehensif, tentunya terlepas dari tendensi politis, serta tidak adanya intervensi politis dari pihak manapun.
Primus juga menegaskan seandainya ada dugaan keterlibatan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada kasus ini, ya, buka saja, jangan ada yang ditutupi, kalau nggak terlibat ya, harus juga dibuka dan dijelaskan kepada masyarakat, agar masyarakat tidak berpolemik hingga bisa menimbulkan kegaduhan situasi, yang dapat mengganggu konsentrasi Pemprov DKI Jakarta yang sedang giat melakukan pembenahan dan juga pembangunan di berbagai segi kehidupan warga Jakarta.
“Kami sangat berharap penegakkan hukum yang setegas-tegasnya dan transparan untuk mengusut tuntas, membongkar seterang-terangnya siapa saja yang terlibat dalam temuan kasus dugaan korupsi bansos tersebut, serta membuka motif dibalik terjadinya kasus ini, sehingga para pelaku yang terlibat dapat dihukum seberat-beratnya, demi memenuhi rasa keadilan masyarakat, kami sangat berharap aparat hukum tanpa ragu-ragu mengusut kasus tersebut,”pungkas Drs Primus Wawo MSi, yang juga tokoh masyarakat Nagekeo NTT yang ada di Jabodetabek.
