Beberapa orang yang berdemonstrasi menolak kedatangan Anies Baswedan di dekat kawasan Jalak Harupat, Bandung mengaku dibayar Rp100 ribu. Mereka juga dikasih makan dan minum.
“Saya mah, ikut-ikutan saja dan dikasih Rp100 ribu. Ada makan dan minum,” kata peserta demo yang tidak maau disebutkan namanya kepada redaksi www.suaranasional.com, Ahad (22/1/2023).
Pria yang berumur sekitar 23 tahun ini tidak mempunyai pekerjaan tetap. “Kebetulan ada yang ngajak, saya mah ikut. Selama ini saya tidak mempunyai pekerjaan tetap,” ungkapnya.
Peserta demo lainnya mengaku diajak untuk demonstrasi menolak kedatangan Anies di Bandung. “Sebelum demo kami dikasih pengarahan,” paparnya.
Ia mengaku dikasih uang Rp100 ribu untuk demonstrasi menolak kedatangan Anies di Bandung. “Uang lelah katanya. Saya terima saja,” jelasnya.
Sejumlah warga dari Aliansi Masyarakat Kabupaten Bandung (Amkab) melakukan demonstrasi di dekat area Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap kampanye yang dilakukan Anies Baswedan.
Massa aksi membentangkan berbagai macam atribut. Mereka tak henti-hentinya menyuarakan penolakan terhadap aktivitas yang dilakukan oleh Anies Baswedan tersebut.
Terlihat puluhan orang berkumpul dalam aksi tersebut. Aksi itu dilakukan di hadapan para pendukung Anies Baswedan yang melewati kawasan tersebut.
Terlihat puluhan orang berkumpul dalam aksi tersebut. Aksi itu dilakukan di hadapan para pendukung Anies Baswedan yang melewati kawasan tersebut.
Koordinator aksi, Abie S, mengatakan aksi tersebut dilakukan secara mendadak, sehingga yang menghadiri aksi tersebut tidak sebanyak pendukung Anies yang mendatangi lokasi kegiatan.
Pihaknya menginginkan situasi pemilu di Kabupaten Bandung bisa berjalan aman dan kondusif. Apalagi saat ini dalam kedatangan Anies sangat berbau kampanye. Abie menginginkan Bawaslu bisa melakukan monitoring dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut. Sehingga bisa memeriksa pelanggarannya.
“Kita juga mempertanyakan pihak Bawaslu untuk bisa mengontrol dan monitoring ini semua. Apakah ini bisa dikategorikan penyalahgunaan atau curi start. Kami juga akan koordinasi dengan pihak Bawaslu terkait permasalahan ini,” jelasnya.
Abie menambahkan dalam aturannya kampanye seharusnya dilakukan pada bulan November mendatang. Namun saat ini Partai Nasdem telah start lebih awal. Kita pun dari masyarakat sudah cerdas lah, mana yang pantas pemimpin yang akan kita pilih,” kata Abie.
“Kita tahu acara event yang diadakan Anies Baswedan ini kan event jalan sehat. Tapi kita lihat banyak hal yang sudah mengarah terutama atribut partai yang sudah mengarah ke kampanye,” katanya.
Abie menginginkan Bawaslu memonitor kegiatan tersebut, sehingga bisa memeriksa pelanggarannya.
“Kita juga mempertanyakan pihak Bawaslu untuk bisa mengontrol dan monitoring ini semua. Apakah ini bisa dikategorikan penyalahgunaan atau curi start. Kami juga akan koordinasi dengan pihak Bawaslu terkait permasalahan ini,” jelasnya.
