Diduga banyak sekali masalah yang akan menjerat Joko Widodo (Jokowi) setelah tidak menjabat sebagai Presiden Indonesia
“Diduga banyak sekali masalah yang akan menjeratnya paska lengser dari kekuasaannya,” kata Koordinator Kajian Politik Merah Putih Sutoyo Abadi kepada redaksi www.suaranasional.com, Kamis (20/10/2022).
Persoalan pengadaan bus TransJakarta sewaktu Jokowi menjadi Gubernur DKI, kata Sutoyo bisa dibuka kembali setelah mantan Wali Kota Solo itu tidak menjabat presiden.
Kedua anak Jokowi, Gibran dan Kaesang yang telah dilaporkan ke KPK dalam dugaan KPK akan kembali dibongkar setelah mantan Wali Kota Solo itu tidak menjadi orang nomor satu di Indonesia.
Kata Sutoyo, ujung akhir masa jabatannya dengan segudang masalah peka, riskan dan penuh resiko hukum yang menghadang dirinya di antaranya krisis likuiditas APBN.
Sri Mulyani Indrawati ( SMI ) mengatakan tahun 2023 kehabisan opsi. Harus main sulap berakrobat otak tik APBN yang gagal fiskal ( pemasukan ) untuk APBN.
“Utang Indonesia di bawah Jokowi telah mencapai 750 triliun, ditambah utang BUMN 7.500 triliun = 14.000 Triliun. Belum termasuk utang dalam negeri yang dikelola pemerintah ( haji – Taspen – BPJS – LPS dll ). Konon utang pemerintah sudah mencapai 17.500 triliun,” ungkapnya.
Setelah beberapa waktu cetak uang dijamin oleh obligasi Bank Indonesia, tercium oleh IMF dan Bank Dunia, Indonesia kena semprot dan tidak bisa lagi mencetak uang
“Penerima pajak tahun 2022 sebesar 1.229,6 triliun diperkirakan meleset dari target. Nyasar ke pajak sektor UMKM, bahkan terakhir NIK dijadikan NPWP,” ungkapnya.
SMI bukan hanya sulit, ditengarai tidak akan bisa memenuhi target APBN justru disaat ekonomi global mengalami krisis.
Sutoyo mengatakan, pada 2023 Indonesia akan mengalami krisis ekonomi dan mustahil bisa mengatasinya likuiditas ABBN. Perang Rusia dan Ukraina, panasnya hubungan China dan AS di laut China Selatan akan berimbas pada krisis ekonomi global. Akan mempercepat dan memperberat krisis ekonomi di Indonesia.
“Roda pemerintah Jokowi dalam ancaman krisis ekonomi. Akan berpengaruh ada posisinya sebagai Presiden akan goyah,” paparnya.
Dalam kondisi seperti ini mestinya stabilitas negara dalam kondisi stabil dan tenang. Yang terjadi justru eskalasi politik, benturan kekerasan antara pemerintah dan rakyat terus terjadi.
“Bukan mustahil kejatuhan Jokowi bisa terjadi sewaktu waktu bahkan lebih cepat terjadi,” jelasnya.
