Revolusi sosial di era Joko Widodo (Jokowi) tidak bisa dicegah ketika rakyat mengalami kesulitan ekonomi. Saat ini rakyat kesulitan ekonomi sekedar cari makan untuk bertahan hidup.
“Indonesia sudah masuk 100 negara termiskin di dunia ( 2022 ) , antara lain akibat Presiden Jokowi lebih mengutamakan pengusaha dibanding rakyatnya, rakyat kesulitan ekonomi sekedar cari makan untuk bertahan hidup. Ketika rakyat lapar maka akan terjadinya revolusi sosial sulit untuk dihentikan,” kata koordinator Kajian Politik Merah Putih Sutoyo Abadi kepada redaksi www.suaranasional.com, Selasa (18/10/2022).
Indikasi munculnya revolusi era Jokowi, kata Sutoyo, Demo yang tidak akan mereda untuk menuntut pemerintah menurunkan harga BBM maupun meminta penurunan harga pokok.
“Suara atau tuntutan mereka sangat jelas antara lain turunkan harga. Buruh yang dikomandani Bung Jumhur Hidayat telah membuktikan turunnya satu juta buruh tanggal 10 Oktober 2022, kalau sampai berlanjut mogok kerja tidak lama negara ini bisa ambruk,” jelasnya.
Kata Sutoyo, demo meminta turunkan harga, turunkan BBM cabut UU Omnibuslaw terus disuarakan. “Pergerakan rakyat sudah mulai menyatu berkolaborasi dengan dengan pergerakan mahasiswa,” ungkapnya.
Sutoyo mengatakan, kelompok Islam yang merasa selama ini menjadi sasaran oligarki untuk dikriminalisasi, ditangkap dan dipenjara mulai bangkit melawan. Umat Islam yang menamakan diri 212 bangkit berkonsolidasi.
Majlis Permusyawaratan Umat Islam Indonesia sejak tanggal 17 Oktober 2922 di Jogjakarta terus melakukan konsolidasi dan barusan mengadakan konsolidasi di Pekanbaru tanggal 14- 16 Oktober 2022.
“Muncul Kongres Umat Islam di Medan tanggal 28 Agustus 2022 dihadiri tokoh tokoh nasional dan terdengar akan mengadakan Kongres lanjutan di Jogjakarta,” tegasnya.
Mereka ada dalam satu tekad bersatunya rakyat khususnya umat Islam bangun kesadarannya , setelah selama ini merasa terus dikebiri, dipojokkan dengan berbagai macam dalih oleh rezim Jokowi ( radikal – teroris, ekstrimis dsb).
“Semua ingin mengakhiri kekacauan ini dan menginginkan Indonesia kembali damai. Alternatif yang diperjuangkan Jokowi segera mengundurkan diri ( turun Jokowi ) dan hentikan dan musnahkan kelakuan oligarki yang ugal ugalan ikut mengelola dan mengatur negara ini menjadi carut marut dan negara dalam bahaya,” ujarnya.
Perubahan politik negara – segera kembali ke UUD 45 asli, praktek landasan UUD 2002 telah membawa negara ke jurang kehancurannya.
“Momentum lemahnya pemerintahan saat memang momentum semua kekuatan rakyat melakukan konsolidasi persiapan terjadinya agenda perubahan politik untuk menghentikan pemerintahan oligarki dan boneka baru tidak lagi berkuasa dimasa ke depan,” pungkasnya.
