Kegaduhan di tubuh Polri merupakan efek dari mubahalah Habib Rizieq Syihab (HRS) dan orang-orang yang dizalimi oknum korps berbaju coklat.
“Kenapa di tubuh Polri gaduh terus? Bukan hanya efek mubahalah HRS tapi banyak orang yang dizalimi akibat ulah para oknum polisi,” kata praktisi tasawuf Edy A Efendi di akun Twitter-nya @mihrabku, Ahad (16/10/2022).
Oknum polisi yang ikut memenangkan Jokowi di Pilpres 2029 memunculkan kasus Sambo hingga petinggi Polri yang menjual narkoba. “Yang paling masif, oknum-oknum polisi secara terstruktur terlibat memenangkan @jokowi pada Pilpres 2019. Akui saja soal ini,” jelasnya.
IPW menilai arogansi dan sifat represif oknum-oknum polisi menunjukkan bahwa pembinaan atasan terhadap jajaran bawah kepolisian sangat buruk. Kontrol atasan terhadap bawahan yang terjadi dalam internal kepolisian juga sangat buruk, bahkan bisa dikatakan tidak ada.
Hal ini kemudian membuat reformasi Polri yang mengedepankan polisi sipil yang profesional tidak berjalan baik. “Seperti gagal total, meskipun perjalanan reformasi Polri itu sudah 15 tahun,” jelas IPW, Jumat (28/11).
Dalam menghadapi mahasiswa atau masyarakat yang berdemo, Indonesia Police Watch (IPW) menjelaskan seharusnya pihak kepolisian lebih membangun dialog dengan koordinator lapangan (korlap) dari pihak pendemo terlebih dahulu. Dalam dialog tersebut, pihak kepolisian bisa memberikan pengertian terkait batasan-batasan dalam berdemo, sehingga aksi-aksi anarkis dan bentrokkan dapat dihindari.
Hal ini pernah diterapkan pada awal reformasi. Kapolda Metro pada saat itu, berhasil mengendalikan aksi-aksi demo tanpa ada bentrokkan meskipun kala itu aksi demo sangat marak terjadi. “Sekarang ini sepertinya tidak pernah dilakukan polisi, malah dihadapi dengan sikap arogan dan represif,” lanjut IPW.
