Jakarta- Saat ini Kementerian Kominfo kembali menjadi sorotan masyarakat, pasalnya tiga hari lalu Jampidsus Kejaksaan Agung RI, menyampaikan informasi terkait adanya Dugaan peristiwa pidana atau pelanggaran hukum dalam pengadaan tower Base Transceiver Station (BTS) oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo), Dugaan tindak pidana korupsi ini mengemuka karena keluhan masyarakat terkait jaringan yang kurang stabil atau kadang tidak dapat tersambung saat sistem pembelajaran daring yang dilakukan pemerintah semasa pandemi Covid-19, kemudian oleh Kejagung RI, direspon dengan melakukan penyelidikan dengan hasil adanya dugaan korupsi proyek pembangunan BTS di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) 2020-2022, tentunya pengungkapan kasus ini, diharapkan tidak hanya focus pada penyelidikan perusahaan yang terlibat dalam proyek memiliki nilai triliunan rupiah, melainkan juga harus diperluas dengan melakukan audit kinerja maupun kebijakan kepada pejabat structural maupun non structural yang ada di lingkungan Kementerian Kominfo, demikian disampaikan Ahmad Ritus Koordinator JARUM NTT kepada awak media, Jumaat, 14/10/2022 di Jakarta.
“Kami mencium aroma dugaan keterlibatan politisi Nasdem yang saat ini sebagai Tenaga Ahli di lingkungan Kementerian Kominfo, dan tentunya juga di duga juga ada keterlibatan Menkominfo sebagai”ungkap Ahmad Ritus.
Menurut Ritus, dari informasi yang diperolehnya menyebutkan mengenai keberadaan politisi Nasdem bernama Dony Imam Priambodo atau DIP, yang saat ini masih menjadi tenaga ahli di Kemenkominfo, dan juga yang bersangkutan memiliki perusahaan yang bergerak dibidang pembangunan pendirian Tower BTS, dengan nama Propelindo yang sejak tahun 2002 menjadi mitra investasi PT Telkom Indonesia, tentunya yang bersangkutan sangat berpengalaman di bidang pembangunan tower BTS, dan diduga yang bersangkutan mengerti serta memahami seluk beluk pembangunan Tower BTS tersebut, selain itu diduga juga memahami dugaan adanya scenario yang diduga menguntungkan pihak tertentu, dan diduga juga merugikan negara.
Begitu pula, lanjut Ahmad Ritus, adanya indikasi dugaan Korupsi Kebijakan yang dilakukan Jhonny G Plate sebagai Menkomifo dalam pengadaan tower Base Transceiver Station (BTS), yang menguntungkan pihak lain, melalui dugaan dilemahkannya pengawasan pada proyek tower Base Transceiver Station (BTS) yang bernilai Trilyunan rupiah, sehingga proyek penyediaan infrastruktur telekomunikasi diduga bermasalah dalam hal pembayaran ke pihak ketiganya. Hingga akhirnya, PT SES mengambil langkah tegas, dengan menyegel site-site tower tersebut.
“Adanya indikasi dugaan keterlibatan Menkominfo Jhonny G Plate maupun politisi nasdem berinisial DIP tersebut sudah kami adukan ke pihak Jampidsus agar melakukan pemeriksaan terhadap keduanya, ya, kami sangat berharap Jampidsus dapat segera mengusut tuntas kasus ini, dengan melakukan audit investigasi terhadap seluruh pejabat di kemenkominfo, termasuk terhadap keduanya, sehingga tidak hanya pihak BAKTI Kemenkominfo saja yang diperiksa, pejabat berwenang di Kemenkominfo patut diperiksa”pungkas Ahmad Ritus.
Sebelumnya, surat perintah penyelidikan itu diterbitkan oleh Direktur Penyidikan Jampidsus. Posisi ini masih diemban oleh Supardi sebelum dirinya menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi di Riau.
Surat itu muncul dengan nomor surat Print-23/F.2/Fd.1/07/2022 tertanggal 18 Juli 2022. Dalam surat itu disebutkan, penyelidikan dilakukan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan BTS 4 oleh BAKTI Kemenkominfo. Proyek tersebut, menyangkut pembangunan internet pelayanan publik dan jasa internet pedesaan di sejumlah daerah.
Terkait dengan proyek pembangunan BTS 4G oleh Kemkominfo mengadakan rilis resmi pada Selasa (20/9) yang menyebutkan sudah membangun 4.161 tower BTS. Dalam rancangan pembangunan sendiri, terdapat 9.113 BTS yang akan dibangun.
Menteri Johnny Plate dalam rilis itu menyampaikan, pembangunan BTS 4 G tersebut dilakukan di wilayah-wilayah terluar dan yang tertinggal. Kata dia, proyek pembangunan tersebut memang belum rampung semuanya, karena estimasi pembangunan rampung 2024.
“Sisanya, sedang terus dikerjakan agar dapat selesai di akhir kabinet ini tahun 2024,” kata Johnny.
