Oleh: Sutoyo Abadi (Koordinator Kajian Politik Merah Putih)
Sebagaimana diketahui, Jokowi mengadakan pertemuan dengan jajaran pejabat utama Mabes Polri, Kapolda, hingga Kapolres di Istana pada Jumat (14/10/2022). Dalam pertemuan itu, pihak Istana melarang ratusan pejabat Polri membawa HP dan sejumlah barang lainnya.
Presiden Joko Widodo bertemu dengan 559 personil Polri di Istana Negara pada Jumat siang, yang terdiri dari 24 orang pejabat utama Mabes Polri (3 orang diwakili karena keluar negeri), 33 orang kapolda (satu orang diwakili karena ada kegiatan) serta 490 kapolrestabes, kapolresta dan kapolres jajaran.
Wajar pertemuannya bersifat tertutup dengan penjagaan super ketat. Masyarakat harus bersabar menanti apa yang dibicarakan di forum tersebut.
Sejalan dengan kondisi Korp Bhayangkara sedang ditimpa kesan makin memburuk semoga dari pertemuan tersebut Presiden sedang memberikan pengarahan tentang pembenahan Polri agar menjadi lebih baik bekerja dan berfungsi sesuai Tupoksi.
Saat ini terpantau kejadian pembunuhan, judi dan narkoba. Terlibat dalam pembunuhan justru (Irjend. Sambo ) peristiwa matinya suporter sepakbola di Kanjuruhan masih simpang siur siapa yang bertanggung jawab. Narkoba (Irjend. Teddy Minahasa) & diduga beking judi on line/off line.
Masyarakat sampai kehabisan akal cara untuk mengingatkan Presiden Jokowi sebagai Kepala Negara harus bertanggungjawab pimpin langsung perombakan dan perbaikan ditubuh Polri.
Serangan opini muncul via dunia maya
The New York Times :
Indonesia’s pollice force is highly militarised poorly trained in crowd control, has never been held accountable for missteps, expert say.
( Kepolisian Indonesia sangat termiliterisasi, kurang terlatih dalam pengendalian massa, tidak pernah dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan langkah, kata pakar )
Kata The Times, polisi Indonesia tidak pernah seberkuasa dan sekejam ini. Selama tiga dekade lebih Soeharto berkuasa, militer sering dianggap berkuasa. Namun selepas 1998, polisi berkuasa sangat.
Polri yang wajahnya sudah bonyok secara nasional & international harus dirombak total, ditata ulang agar timbul kepercayaan masyarakat terhadap Polri bisa kembali normal.
Jika tidak, situasi akan makin memburuk karena masyarakat tak percaya hukum. Kepercayaan kepada Polri tak mungkin dilakukan dengan operasi citra palsu (pencitraan)
Semoga kesan dari kritik “Aaron Connelly”: “Jokowi has been building a uniquely close relationship with the police … The police now act as both a security and political force, actively building legal Cases againt govenent opponent ( and ) silencing critics.”
( Jokowi telah membangun hubungan dekat yang unik dengan polisi .. Polisi sekarang bertindak sebagai kekuatan keamanan dan politik aktif membangun kasus hukum melawan lawan pemerintah ( dan ) membungkam kritik.)
Semoga tidak benar hanya kalau terbukti benar negara dalam bahaya.
