Tragedi Kanjuruhan, Kajian Politik Merah Putih: Presiden yang Paling Bertanggung Jawab

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai orang yang bertanggung jawab atas tragedi berdarah di Stadiun Kanjuruhan Malang yang menewaskan 183 suporter sepak bola.

“Masyarakat luas bertanya ini salahnya di mana sampai terjadi kejadian sangat tragis dsn memilukan. Himbauan Presiden agar diusut tuntas sudah hambar karena dugaan kuat Presiden sendiri yang harus bertanggung jawab atas tragedi tersebut,” kata Koordinator Kajian Politik Merah Putih Sutoyo Abadi kepada redaksi www.suaranasional.com, Ahad (2/10/2022).

Kata Sutoyo, Presiden salah mengelola aparat kepolisian yang terlalu dimanjakan, diberi peluang bertindak melebihi tupoksinya. “Berkali-kali berbuat fatal membawa nyawa manusia melayang. Cara-cara samboisme ternyata sudah meluas dan terus terjadi,” paparnya.

Menurut Sutoyo, Kapolda Jatim dan jajarannya harus bertanggung jawab atas tragedi Kanjuruhan. “Apakah sudah tidak ada rasa malu, dan tidak bisa belajar dari pejabat di Jepang ketika diterpa rasa malu yang tinggi mundur bahkan kadang mereka harus melakukan hara kiri,” ungkap

Presiden harus faham, menyadari, mawas diri – tiba tiba semua sudah berubah bergaya sambo. Harus menjadi fokus perhatiannya bahwa rakyat sudah memberikan stigma : Presiden Sambo Kabinet Sambo, DPR Sambo, KPK Sambo. Merembet semua pejabat penyelenggara semua terkena sebutan Sambo.

Jalan keluar atas tragedi Kanjuruhan, kata Sutoyo masyarakat harus cek ulang pendidikan semua strata di lingkungan Polri. Kembalikan polisi sesuai tupoksinya.

Pasal 13 Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b. menegakkan hukum; dan c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Apabila polisi tingkat kerusakannya sudah kronis, menurut Sutoyo bisa mencontoh Meksiko membubarkan seluruh kesatuan polisi pada Rabu 21 Desember 2011. Sebelumnya, Meksiko telah memecat 30 Jendral polisinya.

Juru Bicara Pemerintah Meksiko, Gina Domingues, mengatakan sekitar 800 anggota polisi dan 300 staf administrasi telah diberhentikan. Mereka bisa melamar kembali, namun harus melalui standar seleksi yang lebih keras.

“Siapa pun yang lebih terlatih dan lebih berkomitmen dan bisa bekerja dalam sistem keamanan saat ini bisa bergabung kembali,” ujar Dominguez sebagaimana dikutip The Guardian.

“Atas semua tragedi polisi masih liar cara cara mengatasi kerusuhan dan terus mengulang ulang terjadi korban nyawa melayang, tetap Presiden yang paling bertanggung jawab,” pungkas Sutoyo.

 

Simak berita dan artikel lainnya di Google News