by M Rizal Fadillah
Beredar video kader Demokrat Andi Arief yang menjelaskan adanya suara Istana yang menginginkan hanya dua pasang Calon Presiden yang bersaing di Pilpres 2024. Ia mempertegas pidato SBY soal siap turun gunung melihat perkembangan politik yang dinilainya tidak sehat. Rekayasa dalam mensukseskan Presiden/Wapres pilihan Jokowi dan Oligarki.
Ungkapan Andi Arief lebih jelas untuk tiga substansi. Pertama, Jokowi menghendaki hanya ada dua pasang Calon Presiden/Wapres. Kedua, Anies calon potensial akan dipenjarakan. Ketiga, Jokowi dinilai jahat.
Keberadaan hanya dua pasangan yang bertarung tentu rekayaya agar siapapun terpilih yang menang adalah Jokowi dan Oligarki. Taruhlah itu pasangan Prabowo-Puan melawan Ganjar-Erik Thohir. Maka habislah Demokrasi dibantai Oligarki. Apalagi jika pasangan itu Prabowo-Jokowi melawan Puan dengan wakil siapapun.
Prabowo sekarang bukan Prabowo kemarin, Prabowo kini telah menjadi mainan Oligarki. Prabowo yang mendewakan Jokowi. Lihat pidato di Muktamar Persis Bandung. Kalimat bagai peluru yang ditembakan penuh dengan puja-puji yang menyebalkan.
Saat menyebut Anies Baswedan, Andi Arief menyatakan suara Istana miring kepada Anies. Bahkan peluang kecil untuk maju sebagai Capres karena ia akan dipenjarakan. Begitu juga dengan tokoh-tokoh KIB yang diancam untuk dipenjarakan. Lalu Arief bertanya, jahat bukan ?
Ya tentu Jokowi jahat jika dua hal ia lakukan. Pertama, merekayasa hanya ada dua pasang Capres/Cawapres itu artinya mencederai Demokrasi dan menguatkan Oligarki bahkan Otokrasi. Presiden yang melanggar Konstitusi. Kedua, mengancam atau membungkam rivalitas sampai mengkriminalisasi adalah kejahatan tidak termaafkan. Menghalalkan segala cara khas pemerintahan Komunis.
Istana harus segera melakukan klarifikasi secara jujur dan faktual agar apa yang dikemukakan oleh kader Demokrat Andi Arief tidak menjadi bola liar atau benar adanya. Andi Arief sendiri mengklarifikasi ucapannya konon itu untuk internal Partai Demokrat. Media mengkonfirmasi kepada Partai tetapi tidak mendapat jawaban.
Sebelum keadaan menjadi lebih buruk tentu rakyat pun tidak boleh tinggal diam, melainkan harus semakin gencar melakukan koreksi. Meluruskan arah perjalanan para penyelenggara negara.
Negara ini milik seluruh rakyat Indonesia, bukan milik Jokowi, partai politik, taipan, atau keluarga.
Perlu dicegah agar Indonesia tidak menjadi negara family atau kroni yang semakin tenggelam di pusaran Oligarki.
*) Pemerhati Politik dan Kebangsaan
Bandung, 27 September 2022
