Oleh: Smith Alhadar, Direktur Eksekutif Institute for Democracy Education (IDe)
Hasil rapat kerja nasional Partai NasDem pada Juni silam mengerucutkan kandidat calon presiden ke tiga nama, yaitu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Panglima TNI Andika Perkasa. Biar begitu, diduga kuat Anies menjadi calon favorit yang akan diusung NasDem bersama koalisi partai koalisi tentunya. Apalagi, calon parpol yang akan membangun koalisi dengan Nasdem, yaitu PKS dan Partai Demokrat, cukup antusias bila capresnya Anies.
Memang Anies, bersama Ganjar Pranowo dan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto, konsisten menduduki tiga besar dengan elektabilitas tertinggi. Terlebih, sosok Anies paling representatif dalam mengkonfirmasi NasDem sebagai parpol pro-perubahan. Dengan slogan itu NasDem mendeklarasikan diri sebagai parpol yang sejalan dengan fitrah kehidupan manusia; bahwa everything change except changing (segala hal di dunia ini senantiasa berubah kecuali perubahan itu sendiri).
Perkiraan itu menguat setelah Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan terbuka kemungkinan Partai Demokrat mengusung Anies berpasangan dengan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Pasalnya, katanya, dua figur itu merepresentasikan semangat perubahan dan perbaikan. Ganjar kurang difavoritkan karena ia secara eksplisit menyatakan mendukung status quo. Padahal, menurut Ketum NasDem Surya Paloh, Pilpres 2024 harus mampu melahirkan pemimpin yang bisa mengharmoniskan kembali masyarakt yang terpolarisasi sejak 2014.
Namun, sekonyong-konyong publik dikejutkan oleh pernyataan “kontroversial” pengurus teras NasDem. Pada 22 September lalu, Wakil Ketum NasDem Ahmad Ali menyatakan NasDem tidak akan mengusung figur capres yang tak berkomitmen meneruskan program pembangunan Presiden Jokowi. Hal itu berlaku juga bagi Anies, katanya. Sikap ini berpotensi mementahkan kembali proses pembicaraan koalisi dengan PKS dan Demokrat. Konstituen PKS adalah pendukung Anies. Sedangkan hubungan Demokrat dengan PDI-P sudah lama tak rukun. Ganjar adalah kader PDI-P. Juga memunculkan pertanyaan: Apakah Anies akan menyetujui persyaratan tersebut?
Anies, suka atau tidak, telah membangun citra kuat sebagai tokoh independen yang mampu berkata “tidak” kepada oligarki ketika Jokowi tak mampu melakukannya. Sebagai contoh, sesuai janji kampanye ia menghentikan proyek oligarki reklamasi 13 pulau di Teluk Jakarta. Ia juga menutup klub malam Alexis. Yang juga penting digarisbawahi adalah kenyataan bahwa mayoritas simpatisan Anies merupakan oposan Jokowi. Kalau Anies menyetujui persyaratan Nasdem, pendukungnya akan lari.
Berikut adalah beberapa variabel yang mungkin dapat menjelaskan mengapa Nasdem mendukung status quo. Pertama, sebagaimana dikatakan Sekjen NasDem Johnny G Plate bahwa capres yang didukung kelak harus yang bisa menjamin kemenangan dalam pilpres. Dalam hal ini, NasDem bersikap pragmatis. Mungkin karena pendukung Jokowi masih cukup besar, NasDem berpdndapat tak ada pilihan lain untuk menarik dukungan simpatisan Jokowi kecuali figur yang bersedia melanjutkan program pembangunannya.
Kedua, komitmen menjaga status quo merupakan persyaratan Jokowi bagi pasangan calon yang ingin mendapatkan dukungannya. Sebagaimana dikatakan Ahmad Ali, Jokowi ingin berbagai proyek pembangunannya dilanjutkan presiden penggantinya. NasDem khawatir proyek-proyek yang direncanakan Jokowi mangkrak akibat tak dilanjutkan penggantinya. Dalam hal ini, kontinuitas proyek pembangunan IKN adalah yang paling utama karena proyek ini akan menjadi legacy historis Jokowi.
Ketiga, di Jawa Tengah dan Jawa Timur — lumbung suara terbesar yang menjadi suara pendukung Jokowi — Anies belum cukup populer karena dianggap tak mewakili pemilih sosiologis di dua provinsi itu. Karenanya, dukungan Jokowi merupakan imperatif. Keempat, pilpres yang mahal membutuhkan dukungan logistik yang kuat. Maka, dukungan oligarki menjadi keniscayaan. Apalagi di negara-negara demokrasi maju, peran oligarki dalam menyediakan logistik bagi pasangan calon mendapat legitimasi konstitusional. Di pihak lain, pendukung Anies tak mengharapkan ia berkompromi dengan oligarki yang telah menjadi musuh bersama publik. Tentu saja Anies bukan figur yang menentang orang menjadi kaya, tapi kekayaan harus didapat dengan cara fair tanpa merugikan rakyat, bangsa, dan negara.
Analisis di atas menggambarkan adanya benturan antara idealisme politik dan realisme politik yang dihadapi Nasdem. Di sisi idealisme politik, Anies paling representatif untuk membawa perubahan yang lebih baik bagi bangsa secara keseluruhan. Harus diakui, Jokowi akan meninggalkan legacy yang harus direvisi, dikoreksi, atau bahkan dihentikan sesuai dengan tantangan baru. Hal ini lazim terjadi di seluruh dunia. Kalau presiden baru hanya akan melanjutkan program pendahulunya, lalu apa guna pemilu? Blue print pembangunan Jokowi disusun berdasarkan pada asumsi-asumsi ekonomi dan sosial-politik domestik serta internasional pra-pandemi covid-19 dan perang Ukraina.
Dua peristiwa itu terjadi secara dadakan yang menjungkirbalikkan asumsi-asumsi di atas. Pandemi covid-19 menghantam ekonomi nasional secara telak yang memperbesar orang miskin, meluaskan pengangguran, membengkakan utang luar negeri, menciptakan keresahan sosial yang luas. Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Demokrasi Indonesia merosot signifikan. Pelemahan KPK yang meningkatkan korupsi dan UU Cipta Kerja yang inkonstitusional dan merugikan buruh adalah legacy Jokowi yang sempat mendorong mahasiswa dan buruh turun ke jalan masih akan menjadi masalah pada waktu mendatang.
Perang Ukraina menciptakan krisis energi dan pangan yang merangsang pemerintah menaikkan harga BBM yang, pada gilirannya, memicu inflasi. Kenaikan semua barang dan jasa di saat daya beli masyarakat menurun juga mendorong mahasiswa, buruh, dan berbagai elemen masyarakat berdemonstrasi di berbagai daerah. Tindakan bank sentral AS, The Fed, menaikkan suku bunga berkali-kali menyebabkan terjadi cash flow ke AS dan depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dollar AS.
Ini membuat utang luar negeri pemerintah dan swasta terus membengkak dengan bunga yang tinggi. Bahan baku impor juga melejit mahal. Untuk mengatasi inflasi dan cash flow, pemerintah ikut menaikkan suku bunga. Otomatis bisnis terkapar. Keadaan ini juga dialami seluruh negara di dunia, termasuk AS dan Uni Eropa, sehingga resesi dunia di depan mata.
Keadaan di atas, yang menghadirkan tantangan baru di semua lini kehidupan berbangsa, meniscayakan perubahan paradigma untuk mengatasinya. Dan itu memerlukan pemimpin baru dengan kapasitas keilmuan dan kepemimpinan yang mumpuni untuk mengatasinya. Aneh bila pemerintah baru mempertahankan blue print rezim Jokowi. Dalam konteks ini, mestinya NasDem mendukung calon yang menawarkan solusi bagi ramifikasi masalah yang dihadapi bangsa hari ini. Kendati berat, melihat track record ketika memimpin Jakarta, Anies adalah presiden yang diharapkan itu.
Dulu, ketika mengambil alih Balaikota, tak ada yang berharap Anies bisa lebih baik dari gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang demikian populer. Di luar Ali Sadikin, Ahok dianggap gubernur Jakarta paling berhasil dan karena itu Anies diharapkan meneruskan blue print pembangunannya, mirip dengan Jokowi beserta program pembangunannya saat ini. Kemenangan Anies atas Ahok, menurut simpatisan Ahok, bukan disebabkan janji-janji kampanyenya, melainkan karena dia mengusung politik identitas yang kemudian tak terbukti.
Tanpa gembar-gembor dan ribut dengan rakyat, Anies membangun Jakarta di atas paradigma baru, yang menempatkan pembangunan manusia secara berkeadilan dan berkualitas sebagai titik tolaknya. Anies bukan saja membuang kebijakan pembangunan Ahok yang mengabaikan keadilan sosial, tapi juga menghadirkan kemodernan, kenyamanan, keindahan, dan keadilan sosial bagi seluruh elemen dan komponen warga Jakarta, yang tak terbayangkan sebelumnya dan membuat Ahok terlihat kerdil.
Jargon maju kotanya, bahagia warganya, sampai tingkat tertentu memang terwujud. Dari sisi kinerja, Anies juga jauh lebih berhasil dari Ganjar. Di bawah Ganjar selama 9 tahun — Anies hanya lima tahun — Jateng menjadi provinsi termiskin di Pulau Jawa. Dan harapan NasDem agar rakyat Indonesia dapat dirukun kembali mustahil bisa direalisasikan karena belum apa-apa Ganjar sudah menstigmatisasi kaum Muslim konservatif sebagai kaum radikal-intoleran. Maka, tidak masuk akal kita berharap dia akan membawa bangsa ini lebih rukun, stabil, dan kuat.
Kendati perannya cukup menentukan dalam membangun koalisi pendukung Anies, tidak mudah juga bagi NasDem mencari pengganti Anies seandainya Anies tak bersedia melanjutkan semua program pembangunan Jokowi. Memaksa Anies dalam hal ini sama artinya dengan merendahkan kapasitas dan integritasnya. Sedangkan mencapreskan Ganjar akan bermasalah dengan PDI-P. Apalagi, kalau Ganjar konsisten pada pernyataannya bahwa dia ogah dicapreskan partai lain di luar PDIP. Anies sendiri punya peluang diusung PAN dan PPP. Bahkan, Golkar.
Sementara itu, kendati ada adagium “tak ada musuh abadi, yang abadi adalah kepentingan” dipercayai semua orang, tak dapat dibayangkan NasDem akan bergabung dengan koalisi Gerindra-PKB yang mengusung pasangan Prabowo-Muhaimin. Alhasil, NasDem pun berada dalam posisi sulit. Maka harus ada kompromi-kompromi antara Anies dan NasDem yang masuk akal secara rasional dan moral, yang bisa diterima mayoritas rakyat Indonesia, atau mengawinkan idealisme politik Anies dengan realisme politik NasDem. Di luar itu, di mana Anies dikeluarkan dari arena kompetisi, mimpi membangun Indonesia yang lebih baik tetap tinggal mimpi. Bahkan, bisa membuat masyarakat bergolak.
Tangsel, 26 September 2022
