by M Rizal Fadillah
Satu opsi upaya agar harga BBM turun bahkan lebih rendah dari sebelum dinaikkan oleh Jokowi adalah Jokowi turun. Turunnya Jokowi dari jabatan Presiden akan diikuti oleh turunnya harga BBM dan juga harga-harga barang yang sudah terlanjur naik akibat ulah rezim. Jokowi tidak pernah memberi kegembiraan kepada rakyat. Kepemimpinannya penuh kegaduhan dan penekanan pada kenyamanan hidup rakyat. Boro-boro meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran.
Jokowi gagal dan tidak mampu mengemban amanah. Menaikkan harga BBM adalah wujud dari ketidakbecusan. Kalaupun dengan desakan rakyat terpaksa Pemerintah menurunkan harga BBM maka itupun tidak menyelesaikan masalah bangsa. Pembenahan harus dimulai dengan turunnya Jokowi. Ia harus lengser keprabon baik dengan kesadaran sendiri atau melalui mekanisme pelengseran.
Menaikkan harga BBM hanya bagian dari cara kerja yang tidak profesional, tutup lobang gali lobang serta kriminal. BBM menjadi alat main-mainan untuk menggendutkan oligarki, memeras rakyat, dan tindakan makar seorang Presiden. Menginjak-injak Konstitusi dan tidak peduli pada aspirasi rakyat dalam kehidupan berdemokrasi.
Turunnya Jokowi adalah kebahagiaan rakyat Indonesia. Wakil Presiden Ma’ruf Amin sebagai paket pasangan hendaknya turun pula. Ia tidak memiliki kemampuan untuk memimpin negara. Kini posisi dan perannya hanya sebagai asesori semata yang tidak memberi makna signifikan bagi jalannya pemerintahan.
Perlu kepemimpinan segar yang mampu mendorong partisipasi seluruh rakyat untuk membangun bersama bangsa dan negara. Tidak ada figur di kabinet Jokowi saat ini yang pantas dan “qualified” untuk mengemban amanah perubahan tersebut. Presiden dan Kabinet memang buruk.
Kepemimpinan segar yang menggantikan tentu dapat berbasis konvensi ketatanegaraan. Memberi mashlahat dalam peran transisional menuju pemulihan asas kedaulatan rakyat. Mengoreksi pola pemerintahan Jokowi yang telah melakukan pembusukan politik (political decaying). Merusak tatanan demokrasi.
Betul untuk memulihkan negeri ini perlu langkah yang bertahap. Namun tahapan awal dan terpenting adalah turunnya Jokowi dari jabatan Presiden. Sepanjang ia tetap memerintah, maka sulit untuk melakukan pembenahan. Termasuk soal harga BBM. Jika Jokowi terpaksa menurunkan kembali harga BBM maka itu tidak akan memperbaiki keadaan. Masih terlalu banyak masalah lainnya yang menjadi beban rakyat.
Sebaliknya jika Jokowi yang turun dari jabatan, maka harga BBM akan ikut turun. Pemerintahan baru berkesempatan untuk mulai menata agenda kebangsaan dan kenegaraan dengan dukungan maksimal rakyat.
Dengan harga BBM turun maka diprediksi harga-harga akan turun pula. Lalu penegakkan hukum dilakukan secara konsisten dengan memberantas berbagai mafia yang tumbuh, berkembang dan menjadi warna buram dari Pemerintahan Jokowi.
Tak ada pilihan lain untuk agenda mendesak selain Jokowi turun atau diturunkan. Harga BBM naik adalah bukti bahwa Jokowi telah gagal dan tidak mampu lagi untuk mengemban amanah. BBM antarkan Jokowi turun.
*) Pemerhati Politik dan Kebangsaan
Bandung, 11 September 2022
