Wacana tiga periode jabatan presiden bagian dalam kebebasan berpendapat di era demokrasi. Di era demokrasi meminta Presiden mundur juga tidak ada yang melarang.
“Karena negara ini negara demokrasi, jangan sampai ada yang baru ngomong tiga periode saja sudah ramai. Itu kan tataran wacana, kan boleh saja orang menyatakan pendapat,” ujar Presiden Jokowi di Musyawarah Rakyat Indonesia (Musra) di Bandung, Jawa Barat, Ahad (28/8/2022).
Jokowi menyebut jabatan Presiden 3 periode untuk dirinya masih di tataran wacana. Sehingga, ia mengingatkan kepada pihak yang protes untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi dengan cara yang baik dan tidak anarkis.
“Wong ada yang ngomong ganti Presiden kan juga boleh. Ya ndak? Jokowi mundur kan juga boleh,” kata Jokowi.
Wacana jabatan tiga periode ini sebelumnya muncul di awal tahun 2022. Hal itu pertama kali disuarakan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto. Ia mengklaim ide melanggar konstitusi tersebut merupakan aspirasi masyarakat.
Belum selesai dengan pernyataan Airlangga, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan juga mengeluarkan pernyataan serupa. Ia mengklaim menurut big data yang dimilikinya, ada 110 juta warganet yang meminta Jokowi menjabat tiga periode.
