Rezim PDIP dan Joko Widodo (Jokowi) menganak-emaskan polisi karena keluarga Bung Karno sulit akur dengan tentara. Keluarga Bung Karno menganggap tentara penyebab jatuhnya Bung Karno.
“Saya kira ada satu faktor sejarah yang telah melatarbelakangi rezim sekarang menganakemaskan polisi. Hubungan antara keluarga Bung Karno dengan tentara sepertinya memang sulit untuk akur. Di mata anak-anaknya, jatuhnya Bung Karno dari kursi kekuasaannya dulu adalah karena faktor “dua hijau”, yaitu “tentara” dan “Islam”,” kata pengamat politik Tarli Nugroho di akun Facebook-nya, Ahad (28/8/2022). “Latar itu telah mempengaruhi cara mereka dalam melihat dan bersikap terhadap dua kekuataan politik tersebut,” jelasnya.
Kata Tarli, sejak awal telah memiliki “kecurigaan sejarah” terhadap tentara dan kelompok Islam, maka untuk mengamankan kekuasaannya mereka kemudian menggandeng polisi.
“Inilah salah satu penjelasan kenapa di bawah rezim Jokowi dan PDIP, kekuasaan polisi jadi semakin menggurita. Hampir semua lembaga strategis, mulai dari lembaga intelijen, KPK, Bulog, hingga PSSI, kini semuanya dipimpin oleh polisi,” jelasnya.
Tarli meminta masyarakat untuk melihat agenda reformasi Polri di bawah kekuasaan PDIP.
“Jadi, apakah mimpi masyarakat sipil mengenai agenda reformasi lanjutan Polri akan mandek? Mari sama – sama kita lihat,” papar Tarli.
Sudah bukan rahasia lagi jika penganakemasan Polri memang terjadi di bawah rezim saat ini. Salah satu indikatornya adalah anggaran.
“Pada saat awal Jokowi naik, tahun 2014, anggaran Polri masih sebesar Rp44Triliun,-. Dalam RAPBN 2023, anggaaran Polri diusulkan menjadi Rp107,7Triliun,-. Artinya, kenaikan anggaran Polri dalam 9 tahun terakhir mencapai hampir 2½x lipat,” jelasnya.
Sebagai perbandingan, anggaran Kementerian Pertahanan pada 2014 adalah Rp86,2Triliun,- dan dalam RAPBN 2023 diusulkan naik menjadi Rp131,9Triliun,-. Artinya, kenaikannya dalam 9 tahun terakhir hanya ½x lipat saja. Tentu saja ini perbandingan yang sangat jomplang.
“Jika kita bandingkan selisih anggaran antara Polri dengan Kementerian Pertahanan, jumlah selisihnya juga semakin mengecil. Pada 2014, anggaran Polri hanya setara 51% anggaran Kementerian Pertahanan. Sementara, mengacu kepada RAPBN 2023, anggaran Polri saat ini sudah mencapai 82% anggaran Kementerian Pertahanan,” tegasnya.
Sebagai catatan, selain digunakan untuk belanja modernisasi alutsista dan Minimum Essential Forces (MEF), anggaran Kementerian Pertahanan dipergunakan oleh lima matra berbeda, yaitu (1) dapur Kementerian Pertahanan itu sendiri, (2) Mabes TNI, (3) TNI AD, (4) TNI AL, dan (5) TNI AU.
