LAMONGAN – Ribuan petani tambak di Lamongan kembali turun ke jalan. Mereka menggelar aksi unjuk rasa di tiga tempat sekaligus, yakni Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Kantor DPRD dan Kantor Pemkab Lamongan, Rabu (24/8)
Pantauan redaksi suara nasional di lapangan, pertama massa menggelar aksi di depan Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang berada di jalan Nasional tepatnya Jalan Panglima Sudirman. Ditempat ini massa menggelar aksi kurang lebih dari satu jam.
Massa yang tergabung dalam gabungan kelompok tani beberapa kecamatan tersebut melakukan blokade setengah jalan dan sempat menimbulkan kemacetan cukup panjang di jalur nasional.
Dalam aksinya di Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian massa ditemui oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Sukriyah. Para pendemo mendesak Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Sukriyah agar memperjuangkan nasib mereka untuk bisa mendapatkan kembali jatah pupuk bersubsidi.
Aksi demo kembali dilanjutkan di Kantor DPRD dan Pemkab Lamongan, massa juga mendesak Pemkab Lamongan agar memperjuangkan nasib petani tambak untuk bisa mendapatkan kembali jatah pupuk bersubsidi.
Koordinator Aksi Yusuf Fadeli menegaskan, sejak diterbitkannya Permentan No 10 tahun 2022 yang mengatur larangan pupuk bersubsidi diberikan oleh petani tambak dan juga tanaman holtikultura.
Ia mengatakan, saat ini petani tambak di Lamongan sangat kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi. Akibatnya, petani tambak terpaksa membeli pupuk non subsidi dengan harga yang lebih mahal.
“Intinya tujuan kami petani tambak meminta agar Permentan No 10 tahun 2022 ini dihapus, karena petani tambak di Lamongan khususnya sangat membutuhkan pupuk,” ucap Yusuf Fadeli.
Menurut dia, harusnya keluhan serta jeritan para petani untuk dapat pupuk subsidi ini didengarkan oleh pemerintah dan juga dapat direalisasikan. Jangan hanya janji-janji manis saja.
“Kami juga meminta keseriusan Bupati Lamongan dan DPRD untuk menyampaikan kepada Presiden Jokowi agar mencopot menteri pertanian dan perikanan,” tandas Yusuf kembali menegaskan.
Selain itu, para pendemo juga menyayangkan sikap pemerintah dan juga anggota DPRD Lamongan yang tidak menyampaikan keluhan petani tambak saat menerima kunjungan kerja Menteri Pertanian ke Lamongan kemarin.
“Kunjungan Menteri Pertanian Bapak Syahrul Yasin Limpo kesini kemarin hanya untuk berjoget dan bergoyang. Buktinya pada waktu kunjungan beliau ketika diajak audiensi dengan para petani tidak mau,” teriak salah satu peserta aksi.
Massa menganggap pemerintah dan juga dewan tidak serius memperjuangkan masyarakat atau petani tambak.
“Aksi kita ini tidak main-main, kalau sampai tidak ada respon dari pemerintah pusat dan daerah, maka kami akan kembali turun ke jalan dengan peserta aksi yang lebih besar lagi,” ucap Rinto Junaedi.
Rinto mengungkapkan, pemerintah itu digaji oleh rakyat yang semestinya juga bekerja untuk rakyat, bukan untuk kepentingan perutnya sendiri.
“Kami melakukan aksi dengan memblokade jalan nasional ini supaya bapak Presiden Jokowi mengetahui, bahwa petani tambak di Lamongan saat ini menjerit karena tidak mendapat pupuk subsidi. Petani tambak juga tidak dapat menanam semangka dan blewah, terus kita dapat penghasilan dari mana,” tambah Rinto.
Sementara itu, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi saat menemui para pendemo mengungkapkan, akan segera memperjuangkan nasib petani tambak. Rencananya besok ia akan bertemu langsung dengan anggota DPR RI guna menyampaikan keluhan petani tambak kepada mereka.
Ia menjelaskan luasan tambak di Lamongan ada 24.000 Ha dengan kebutuhan 36.000 ton.
“Jadi sebenarnya sejak Januari yang lalu sudah berusaha mengkoordinasikan hal ini menyampikan aspirasi ini ke pemerintah pusat KKP dan Mentan. Karena belum ada payung hukum terkait hal ini maka lagi-lagi kita kesulitan dan besok kita diundang DPR RI dan akan menyampaikan ini kepada mereka,” tandasnya. (Rinto CAEM)
