Kartel yang mengendalikan bisnis haram di antaranya judi, pelacuran, narkoba diduga membiayai operasi politik dan buzzer.
“Kartel “kuasa kegelapan” yg mengendalikan ekonomi gelap, judi, narkoba, pelacuran, dll. mereka mengendalikan institusi penegak hukum, mereka yg diduga biayai operasi politik & buzzer untuk benturkan konflik antar agama & suku,” kata aktivis Petisi 28 Haris Rusly Moti di akun Twitter-nya @HarisRuslyMoti, Selasa (23/8/2022).
Kata Haris, kartel yang mengendalikan bisnis haram di Indonesia sudah menyiapkan capres. “Mereka bahkan persiapkan capres,” ungkapnya.
Kata Haris, di saat perekonomian ambruk, bisnis haram menjadi solusi dalam membiayai politik di Indonesia.
“Ketika ekonomi front office, property, SDA, dll. SHUTDOWN, ambruk, maka sumber biaya politik terbesar tinggal ekonomi back office, judi, narkoba, pelacuran, dll. LAHIRLAH SAMBO. Relevansi Polri direformasi agar tak jadi alat politik kartel & medan rebutan politik praktis,” papar Haris.
Berdasarkan kabar yang beredar Indonesia telah jadi salah satu pasar terbesar ekonomi gelap (judi & narkoba) di Asia.
“Kabarnya aparat keamanan & penegak hukum jadi beking. Kita tak kehendaki penegak hukum kita bernasib seperti Polisi Mexico yg dikendalikan kartel narkoba,” pungkas Haris.
