Oleh: Tarmidzi Yusuf (Pegiat Dakwah dan Sosial)
Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Kemarin sore (19/8). Beredar isu Partai NasDem pamit ke Jokowi sebagai penegasan beda arah politik di 2024 menguat.
Tak kali ini saja isu Partai NasDem pamit ke Presiden Jokowi menjelang tahun politik 2024. Saat Surya Paloh berpidato di Hari Ulang Tahun (HUT) ke-10 Partai NasDem, Kamis (11/11/21) tahun lalu mengatakan, “…tetap mencintai Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan siap memberi masukan soal figur pemimpin berikutnya meski kelak kedua pihak “berpisah”. Kalau pun kita berbeda, berpisah satu komitmen NasDem, kebersamaan dan kecintaan kita tidak akan pernah pupus di manapun kita berada.”
Sebagaimana kita ketahui, salahsatu keputusan strategis Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai NasDem di Jakarta, 15-17 Juni 2022 adalah soal calon presiden dari Partai NasDem. Ada 3 (tiga) nama yang disebut-sebut dalam Rakernas NasDem, yaitu Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.
Anies Baswedan memperoleh dukungan 32 dari 34 DPW Partai NasDem. 2 DPW yang tidak mendukung Anies Baswedan adalah Papua Barat dan Kalimantan Timur. Sementara Ganjar Pranowo memperoleh dukungan 29 DPW. Kemudian disusul Jenderal Andika Perkasa yang hanya memperoleh dukungan 13 DPW.
Isyarat Partai NasDem berbeda arah politik dengan Jokowi di Pilpres 2024 semakin terbaca oleh publik. Pasca Pilpres 2019 tepatnya saat menjelang pelantikan anggota MPR/DPR periode 2019-2024, Surya Paloh secara terbuka mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Tentu kita masih ingat saat Megawati buang muka dan tidak menyalami Surya Paloh dan AHY di Gedung MPR/DPR tahun 2019 silam. Padahal, ketika itu SP sudah mengulurkan tangannya untuk bersalaman dengan Megawati.
Kala itu, berhembus kencang rumor duet Prabowo-Puan Maharani di Pilpres 2024 sebagai bagian dari deal-deal politik antara Megawati, Prabowo dan Jokowi sebelum secara resmi Prabowo masuk kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin. Banyak pihak menyebutnya sebagai kompensasi politik dari Pilpres yang ditenggarai penuh dengan kecurangan. Pilpres yang menelan ratusan korban jiwa.
Masih menurut informasi yang berkembang, Jokowi lebih condong mendukung Ganjar Pranowo dan Erick Thohir di Pilpres 2024. Dalam berbagai momen, Jokowi sering bersama-sama dengan Ganjar Pranowo dan Erick Thohir.
Sayangnya, belum ada isyarat yang jelas Ganjar Pranowo dan Erick Thohir akan diusung oleh Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Andaipun diusung oleh KIB. Lalu bagaimana dengan Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto yang juga digadang-gadang bakal nyapres?
Sangat berbahaya bila PAN benar-benar merapat mendukung Anies Baswedan. Keluar dari KIB. Bisa-bisa Ganjar Pranowo dan Erick Thohir gagal nyapres. Tidak menutup kemungkinan Pilpres 2024 hanya diikuti oleh Prabowo Subianto dan Anies Baswedan bila Ganjar Pranowo dan Erick Thohir gagal mendapatkan kendaraan politik. Disinilah celah Mahkamah Konstitusi mengabulkan judicial review yang diajukan oleh PKS atau Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu presidential threshold 10 persen bila gugatan PKS ditolak Mahkamah Konstitusi.
Tak hanya berbeda arah politik dengan Jokowi. Kabarnya juga, Jokowi berbeda haluan politik dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Arah dukungan PDIP mengarah berkoalisi dengan Gerindra dan PKB, duet Prabowo-Puan Maharani.
Kembali ke Partai NasDem. Pamitnya Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh ke Presiden Jokowi merupakan kode keras bakal deklarasinya Partai NasDem mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden dari Partai NasDem dalam waktu dekat. Desas-desusnya sebelum Gubernur Anies Baswedan mengakhiri masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta, 16 Oktober 2022.
Tentu saja deklarasi terhadap Anies Baswedan agar momentum dan elektabilitas Anies Baswedan tetap terpelihara dengan baik dan elektabilitas naik secara signifikan sampai dengan September 2023.
Deklarasi calon presiden Partai NasDem diprediksi akan diikuti oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat. Kemungkinan pula bakal diikuti PAN dan PPP yang kabarnya bakal bermanuver di detik-detik akhir pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden untuk mengunci jagoannya oligarki ekonomi dan politik.
Jatinangor, 22 Muharram 1444/20 Agustus 2022
