Otonomi khusus (Otsus) dan Daerah Otonomi Baru (DOB) merupakan bentuk penjajahan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) di Papua.
“Ribuan rakyat Papua sudah memdesak Pemerintahan Jokowi untuk menghentikan program penjajahan melalui kebijakan DOB dan otsus di seluruh tanah Papua,” kata Sekjen Asosiasi Mahasiswa Pengunungan Tengah Papua Ambrosius Mulait kepada redaksi www.suaranasional.com, Kamis (30/6/2022).
Kata Ambrosius, kebijakan DOB yang dibahas oleh pemerintah Jokowi melalui DPR RI merupakan Pengkhianatan atas aspirasi rakyat Papua yang menolak pemekaran.
Di balik kebijakan otsus yang rasis sedang gencar-gencarnya untuk pemekaran di Papua. Jika pemekaran dipaksakan di Papua maka Jokowi mewarisi Orde Lama untuk pendudukan Papua melalui kebijakan otsus dan DOB.
“Orang Papua sudah menuju genosida karena dibunuh oleh pemerintah Indonesia melalui operasi militer sejak 1961-1969, 50 ribu orang Papua mati,” ungkapnya.
Ambrosius juga mengutuk keras Yan Mandenas & Komarudin Watubun yang hendak memaksakan pemekaran di Papua.
“Harusnya Yan Mandenas dan Komarudin Watubun berpihak pada rakyat Papua yang menolak Otsus dan DOB,” ungkapnya.
Ambrosius mengatakan, kebijakan yang tidak dilegitimasi oleh rakyat Papua, secara politik akan lemah karena 21 implementasi otsus gagal sehingga Jokowi revisi secara buru-buru demi mengamankan investasi melalui DOB Di Papua.
“Pada 29 Juni 2022 ada aksi Penolak DOB depan DPR RI dan aksi yang sama Tolak DOB & Otsus akan dilakukan di DPR RI aksi tadi bagian dari konsolidasi menolak produk DOB yang hendak dipaksakan Jokowi dan pembantunya,” paparnya.
