Kinerja kabinet tidak akan mengalami peningkatan jika reshuffle menteri berdasarkan akomodir politik.
“Reshuffle tidak akan meningkatkan kinerja kabinet Jokowi bila atas pertimbangan akomodir politik,” kata Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga kepada redaksi www.suaranasional.com, Rabu (16/6/2022). “Jokowi misalnya, melakukan reshuffle hanya untuk mengakomodir menteri dari PAN,” jelasnya.
Kata Jamiluddin, Jokowi harus objektif mengganti menteri yang benar-benar kinerjanya rendah. Kinerja para menteri idealnya berdasarkan hasil evaluasi sehingga dasar reshuffle lebih didasari pada pertimbangan profesionalisme.
“Dengan begitu, menteri yang di reshuffle hanya sebatas yang berkinerja rendah. Jokowi harus berani mereshufflenya tanpa memandang asal partainya,” papar Jamiluddin.
Menurut Jamiluddin, Jokowi harus menuntaskan semua janji politiknya saat berkampanye. Waktu yang sudah semakin dekat, tentu janji-janji politiknya akan sulit diwujudkan bila kabinet Jokowi hanya berdasarkan pertimbangan akomodir politik.
Kalau dasarnya atas kinerja, maka Sofyan Djalil sangat tidak layak di reshuffle. Sebab, selama ia menjadi menteri yang menangani pertanahan ini kinerjanya cukup baik.
“Tapi berbeda halnya bila reshuffle atas dasar akomodir politik, maka Sofyan Djalil sangat berpeluang direshuffle. Sebab, Sofyan Djalil orangnya Jusuf Kalla yang sudah tidak lagi seirama dengan politiknya Jokowi,” pungkasnya.
