Presiden terpilih 2024 tidak legitimate dan penuh kecurangan jika tidak menyertakan Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Upaya menjegal Anies maju menjadi capres 2024 melalui Presidential Threshold 20 persen.
“Andaikan pada 2024 partai-partai (pimpinan partai) yang punya hak dalam pencalonan Capres berkomplot sepakat tak cukupi presidential Threshold 20 persen untuk Capreskan Anies Baswedan. Maka siapapun presidennya terpilihnya tidak legitimate karena menduduki kursi presiden berawal dari kecurangan,” kata Mujahid 212 Damai Hari Lubis kepada redaksi www.suaranasional.com, Senen (9/5/2022)
Tidak menyertakan Anies dalam kontestasi Pilpres 2024, kata Damai beresiko terhadap Presiden terpilih menghadapi rakyat yang tidak puas terhadap kinerja pemerintahan terbaru.
“Presiden baru atau hasil pilpres 2024 riskan atau beresiko tinggi akan jatuh pada tahun pertama, ketika pelaksanaan kinerja semester pertama presiden terpilih tidak cemerlang, atau hasil kinerja presiden baru terpilih 2024 dirasakan oleh publik tidak memuaskan, terlebih jika hasilnya buruk, maka menghadapi tahun pertama kinerja presiden kemungkinan besar ada muncul aksi – aksi yang akan berujung people power atau serupa dengan sebuah revolusi menurunkan presiden terpilih 2024,” ungkapnya.
Kata Damai, alasan Presidential Threshold 20 persen untuk menjegal Anies merupakan tindakan melanggar UUD 45. “Juga bertentangan dengan masyarakat yang menginginkan Anies menjadi Capres 2024. Dalam demokrasi suara rakyat merupakan suara Tuhan,” papar Damai.
Kata Damai, masyarakat mendorong Anies menjadi capres 2024 karena melihat kinerjanya yang bagus saat menjadi Gubernur DKI Jakarta.
“Anies jadi Presiden demi kenyamanan, kemajuan bangsa dan negara serta didorong dampak atau causalitas historis kepemimpinan saat ini perlu musyawarah dengan keinginan yang luhur berdasarkan Pancasila ( tepatnya sila ke -4 ),” pungkas Damai.
