Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebagai pejabat publik harus membuka big data perpanjangan masa jabatan Presiden.
“Cacat mental. Kalau pejabat negara bicara masalah publik, apalagi mengenai perpanjangan masa jabatan presiden dan kudeta konstitusi, maka sumber data tersebut wajib dibuka ke publik, meskipun milik pribadi,” kata ekonom senior Anthony Budiawan di akun Twitter-nya @AnthonyBudiawan, Selasa (5/4/2022).
Anthony mengatakan seperti itu menanggapi berita dari detik berjudul “Jubir Luhut: Big Data ‘Tunda Pemilu’ Milik Internal, Tak Wajib Dibuka”
Menurut Anthony, publik bisa menilai Luhut melakukan kebohongan publik jika tidak membuka big data terkait penundaan pemilu. “Kalau tidak, Anda bisa bohongi publik sesukanya,” jelasnya.
Juru Bicara Luhut, Jodi Mahardi, menyatakan tak bisa membuka soal klaim big data yang berisi percakapan 110 juta orang di media sosial mendukung penundaan Pemilu 2024. Jodi hanya menyatakan bahwa itu data internal mereka.
Dalam sebuah wawancara di media sosial YouTube, Luhut mengklaim memiliki data bahwa wacana penundaan pemilu didukung oleh 110 juta warganet. Klaim yang sama pernah disuarakan oleh Ketua Umum Partai Keadilan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. Muhaimin menyatakan dari 100 juta akun di media sosial, sebanyak 60 persen mendukung penundaan pemilu dan 40 persen menolak.
Dalam sebuah wawancara di media sosial YouTube, Luhut mengklaim memiliki data bahwa wacana penundaan pemilu didukung oleh 110 juta warganet. Klaim yang sama pernah disuarakan oleh Ketua Umum Partai Keadilan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. Muhaimin menyatakan dari 100 juta akun di media sosial, sebanyak 60 persen mendukung penundaan pemilu dan 40 persen menolak.
