PDIP di bawah ketiak oligarki terlihat mengajak merebus ketika terjadi kesulitan dan harga mahal minyak goreng di pasaran.
“Sibuk demo masak untuk menghindari kritik, mengkonfirmasi bahwa PDIP juga ada dibawah ketiak oligarki, sama seperti Jokowi yang ada dalam kendali oligarki,” kata sastrawan politik Ahmad Khozinudin kepada redaksi www suaranasional com, Selasa (29/3/2022). “Lantas, apakah masih berfaedah ujaran kukus mengkukus dan membuat minyak kelapa yang disuarakan PDIP,” ungkapnya
Khozinudin mengatakan, kalau punya nyali, PDIP tinggal pencet tombol komando di jejaring kekuasaan. Presiden Jokowi petugas PDIP, ketua DPR RI juga kader PDIP.
Selanjutnya, PDIP dapat menginstruksikan kepada eksekutif untuk menyelesaikan persoalan minyak goreng dengan cara :
“Pertama, hentikan total ekspor minyak sawit mentah (CP0) termasuk minyak gorengnya, sampai masalah kelangkaan dan mahalnya minyak goreng benar-benar terselesaikan. Bukan hanya dengan cara menetapkan DMO atau PSO untuk pasar dalam negeri, baik 20 % maupun 30 %. Lalu, buka keran ekspor secara berkala setelah harga minyak goreng dalam negeri normal dan stoknya terpenuhi,” kata Khozinudin.
Kata Khozinudin, kedua, kontrol kebijakan penuh dengan pendekatan koordinasi yang ketat menggunakan segenap kementerian dan lembaga yang terkait. Beri tenggat waktu, kalau tidak dapat menyelesaikan persoalan minyak goreng copot pejabat terkait. Dalam hal ini, Memdag mendapatkan prioritas dicopot dari jabatannya jika gagal memenuhi target.
“Ketiga, alokasikan subsidi yang bersifat insidental untuk menurunkan harga minyak goreng secara alamiah, dengan intervensi stok pasar, bukan dengan mematok harga melalui mekanisme HET. Pastikan, dampak subsidi bukan hanya diperuntukkan kepada end user atau customer akhir, tetapi juga harus dirasakan dampaknya kepada para pedagang kecil utamanya yang bermain di pasar tradisional,” jelasnya.
Keempat, lakukan penegakan hukum yang ketat dan tegas, tanpa pandang bulu. Yang melanggar hukum, diberikan sanksi yang tegas, dari sanksi pidana, perdata hingga pencabutan izin usaha.
“Kelima, kontrol langsung pasokan jalur distribusi minyak goreng, intervensi dengan stok minyak goreng subsidi, bukan dengan mematok harga (HET),” paparnya.
Keenam, dalam tahap jangka panjang, segera lakukan redistribusi lahan sawit yang selama ini hanya dikuasai oleh segelintir oligarki minyak goreng. Agar bumi yang dikaruniakan Allah SWT memberikan kesejahteraan bagi segenap rakyat, bukan hanya bagi segelintir oligarki.
“Ketujuh, mobilisasi dukungan DPR dan gunakan kewenangan kontrol dewan untuk ikut membantu eksekutif menangani kelangkaan dan mahalnya minyak goreng,” pungkas Khozinudin.
