Pemerintah pusat melalui Kementerian Perdagangan tidak suka terhadap Anies Baswedan dengan mengorbankan rakyat melarang Pemprov DKI melakukan operasi pasar minyak goreng.
“Kalau tidak suka Anies, jangan mengorbankan rakyat untuk dapat harga minyak goreng murah,” ungkap ekonom senior Anthony Budiawan di akun Twitter-nya @AnthonyBudiawan, Ahad (27/3/2022).
Anthony mengatakan seperti itu menanggapi berita kompas.com berjudul “Ketika Operasi Pasar Minyak Goreng Murah Pemprov DKI Terhalang Restu Kemendag…”
Menurut Anthony, pemerintahan pusat harusnya menggelar operasi pasar lebih murah dibandingkan dengan Pemprov DKI.
“Kalau mau lawan Anies, gelar harga minyak goreng yang lebih murah untuk rakyat, bukan larang operasi pasar,” jelasnya.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, melalui badan usaha milik daerah (BUMD) PT Food Station Tjipinang Jaya, terpaksa menghentikan operasi pasar minyak goreng kemasan karena perintah dari Kementerian Perdagangan (Kemendag).
Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya Pamrihadi Wiraryo mengatakan, perintah untuk menghentikan operasi pasar tersebut diterima setelah pemerintah pusat memutuskan mencabut harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan.
Padahal, ujar Pamrihadi, operasi pasar terkait minyak goreng yang digelar Food Station sangat diminati masyarakat.
“Kegiatan pasar murah di kelurahan kami lakukan dan animonya sangat besar, terutama untuk produk minyak goreng,” ujar dia.
