Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berambisi memperpanjang jabatan mulai terbaca setelah pernyataan terbaru bahwa wacana menunda Pemilu 2024 bagian demokrasi.
“Ambisi Presiden tunda Pemilu mulai terbaca. Presiden memberi contoh preseden yang tak patut sebagai pemimpin,” kata politikus Partai Ummat MS Kaban di akun Twitter-nya @MKaban3, Ahad (6/3/2022).
MS Kaban merasa heran wacana menunda Pemilu 2024 yang bertentangan dengan konstitusi diperbolehkan.
“Membolehkan usulan melawan konstitusi apakah itu bukan cara berfikir radikal? Presiden boleh radikal?” ungkapnya.
Kata MS Kaban, rakyat akan bersikap radikal jika presiden membolehkan mengusulkan sesuatu yang bertentangan dengan konstitusi. “Masuk akal kalau rakyat juga bersikap radikal terhadap Presiden. Itulah Indonesia,” paparnya.
Sebelumnya, Jokowi menyatakan, wacana penundaan pemilu tidak bisa dilarang. Sebab, hal itu bagian dari demokrasi. Namun, sekali lagi, ia menegaskan bakal tunduk dan patuh pada konstitusi.
“Siapa pun boleh-boleh saja mengusulkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, menteri atau partai politik, karena ini kan demokrasi. Bebas aja berpendapat. Tetapi, kalau sudah pada pelaksanaan semuanya harus tunduk dan taat pada konstitusi,” ujarnya Jumat (4/3/2022).
