Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) hanya mau menjual Kalimantan ke asing dan aseng proyek Ibu Kota Negara (IKN) baru.
“IKN itu Bappenas hanya mau jual Kalimantan kepada asing dan aseng agar Jokowi kelihatan bermurah hati bagi-bagi proyek kepada dunia,” kata aktivis Sri Bintang Pamungkas kepada redaksi www.suaranasional.com, Rabu (16/2/2022). “Bappenas tidak paham teknologi dan pembangunan. Teknologi RI cuma sekelas Supermi dan Jarum Kretek, dengan memilih bikin Ibu Kota Baru yang tidak dibutuhkan,” ungkapnya.
Sri Bintang mengatakan, pikiran Bappenas hanyalah sekelas Ciputra dan James Riady yang hanya bisa bikin mall dengan memanfaatkan tukang batu dan tukang kayu serta tanah rakyat.
“Ciputra dan James Riady tak mengangkat harkat dan martabat tenaga kerja Indonesia dan para tukang gali tanah, serta para tuna wisma. Masih lebih bagus bikin PT. Perumahan Rakyat untuk membangun rumah-rumah tapak bagi jutaan homeless people, pemilik tanah air kita sendiri di seluruh provinsi termasuk Jakarta,” jelasnya.
Kalau mau membangun Kalimantan, kata Sri Bintang undang para Konglomerat (MNC/ Multi National Corp) otomotif itu untuk membangun jalan-jalan di Seluruh Kalimantan, dari Pantai Barat ke Pantai Timur dan dari Utara sampai ke Pantai Selatan.
“Mereka mendapat konsesi menjual mobil selama 20 tahun di sana. Dan setop produksi mobil untuk di Jawa yang sudah penuh sesak, termasuk DKI Jakarta yang Gubernurnya sudah tidak mampu menangani kemacetannya,” jelasnya.
Bappenas bersama seluruh kekuatan human dan natural resources Indonesia merancang Pembangunan di Indonesia. Tidak cuma mobil, tapi semua produk, peralatan apa saja, dari mur dan baut, peralatan rumah tangga, sampai pistol, bedil, traktor, kapal laut, tank, pesawat jet tempur, roket, pabrik-pabrik, mineral smelters dan semua dimulai dari mesin-mesin Perkakas.
“Sumberdaya alam dan manusia Indonesia yang potensial serta tanahnya yang luas dan kaya raya selama ini cuma tergolek dan teronggok dijual dengan harga murah,” paparnya.
“Pesawat tempur Boramae KF-21 dengan mudahnya diserahkan kepada Korea Selatan hanya karena PTDI “belum membayar penyertaannya”. Mestinya RI tidak perlu memborong 42 jet tempur Rafale dari Perancis. Bayar saja utangnya kepada Korsel supaya hak cipta dan pakai Boramae KF-2-nya tidak hilang. Kapal-kapal selam dan laut juga kita bisa bikin bekerjasama dengan negara lain, memanfaatkan kemampuan PT. PAL. Kereta Api Cepat Cina yang terbukti mangkrak mestinya juga ditolak. Kita bisa investasi di Industri Kereta Api sendiri, bekerjasama dengan Jepang atau Perancis,” pungkasnya.
