Rezim Joko Widodo (Jokowi) akan kualat tidak mengikuti saran ulama kharismatik KH Maimoen Zubair bahwa ibu kota negara harus ada di Pulau Jawa.
Demikian dikatakan praktisi spiritual Ki Surau dalam pernyataan kepada redaksi www.suaranasional.com, Rabu (19/1/2022). “Mbah Maimoen itu seorang wali dan banyak santri yang sudah menyaksikan sendiri kewalian pengasuh pondok pesantren Al Anwar Rembang itu,” ungkapnya
Kata Ki Surau, Rezim ini hanya memanfaatkan Mbah Maimoen untuk mendapatkan dukungan suara. “Namun pernyataan Mbah Maimoen soal ibu kota negara tidak tidak digubris,” jelas Ki Surau.
Ki Surau juga menyayangkan, PPP mendukung ibu kota di Kalimantan Timur. “Padahal loyalitas Mbah Maimoen terhadap PPP tidak diragukan lagi. Harusnya PPP bersuara meminta pemindahan ibu kota tetap di Jawa,” papar Ki Surau.
Almarhum ulama kharismatik KH Maimoen Zubair (Mbah Maimoen) pernah mengingatkan ibu kota negara harus ada di Pulau Jawa.
“Ibu Kota Indonesia itu seharusnya ada di Pulau Jawa. (Karena) Jawa adalah awal kemajuan di Indonesia,” kata KH Maimoen Zubair (Mbah Moen) dikutip dari Santri Gayeng.
DPR RI resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (RUU IKN) menjadi UU. Dengan begitu, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim) bisa dilaksanakan.
Persetujuan diambil dalam rapat paripurna DPR RI ke-13 masa persidangan III tahun 2021-2022 yang digelar hari ini. Dari perwakilan pemerintah dihadiri langsung oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
“Saya ingin menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU tentang Ibu Kota Negara dapat disahkan menjadi UU?,” tanya Ketua DPR RI Puan Maharani di ruang rapat paripurna, Jakarta, Selasa (18/1/2022).
Berdasarkan laporan Panitia Khusus (Pansus) RUU IKN, 8 fraksi yakni PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, Demokrat, PAN, PKB, PPP, dan PKB menyetujui RUU IKN menjadi UU. Sementara Fraksi PKS tidak setuju hasil pembahasan RUU IKN.
