Rezim Joko Widodo (Jokowi) menyusahkan rakyat yang mengancam terkena pidana jika tidak menggunakan aplikasi peduli lindungi.
“Sekarang ini rakyat yang menggunakan ponsel android tidak banyak dan pemerintah mengancam pidana bagi yang tidak menggunakan aplikasi peduli lindungi. Ini artinya Rezim Jokowi menyusahkan rakyat,” kata aktivis Malari 74 Salim Hutadjulu kepada redaksi www.suaranasional.com, Rabu (22/12/2021).
Menurut Salim, pihak yang membuat aplikasi peduli lindungi sangat diuntungkan adanya peraturan pemerintah tersebut. “Nampaknya ada permainan pengusaha dan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan yang memaksa warga menggunakan aplikasi peduli lindungi,” paparnya.
Aplikasi peduli lindungi, kata Salim menyimpan data warga seluruh Indonesia yang telah divaksin. “Data itu nilainya mahal dan bisa disalahgunakan pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab,” jelas mantan tahanan politik era Soeharto ini.
Salim meminta DPR jangan diam saja kebijakan pemerintah yang akan memberikan sanksi pidana terhadap warga yang tidak menggunakan aplikasi peduli lindungi. “DPR hanya jadi perpanjangan penguasa dan tidak berpihak ke rakyat,” ungkapnya.
Pemerintah berencana menerapkan sanksi pidana untuk pihak yang seharusnya menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, namun tidak menerapkannya.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam Rapat Tingkat Menteri tentang Persiapan Libur Natal dan Tahun Baru 2021, Selasa (21/12/2021).
Tito mengatakan, hari ini dirinya akan mengeluarkan surat edaran kepada kepala daerah untuk menerbitkan produk yang akan mengikat masyarakat.