Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) menyuburkan korupsi dengan indikasi beberapa menteri yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di era Jokowi terjadi pelemahan KPK.
“Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf gemar mengampanyekan Pemerintahan bersih yang jauh dari korupsi, tetapi pada praktiknya justru menyuburkan korupsi di Indonesia,” kata Juru Bicara Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) Mesak Habari kepada redaksi www.suaranasional.com, Kamis (9/12/2021).
Hal lain yang menyebabkan korupsi kerap terjadi, kata Mesak proses perekrutan ASN yang tidak mempertimbangkan kualitas dan kuantitas sesuai dengan kebutuhan bidang-bidang organisasi yang ada.
“Sistem penggajian yang tidak di rasakan sesuai job description (uraian jabatan) dan job specification (persyaratan jabatan) yang ada,” papar Mesak.
Kata Mesak, pemerintah seharusnya lebih objektif dalam melihat hal-hal substantif seperti jenjang karir para ASN.
Sejauh ini antusias masyarakat dalam memerangi korupsi sangat signifikan, salah satunya PRIMA yang melaporkan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan beserta Menteri BUMN Erick Thohir ke KPK.
“Ironisnya lembaga hukum yang menjadi harapan rakyat masih diam tertidur. Terlebih Presiden sebagai kepala negara tak bergeming, bagaikan tikus melihat seekor kucing,” paparnya.
Paling prinsip dalam pemberantasan korupsi, menurut Mesak upaya pencegahan beserta penindakan, dan harus dilakukan dari hulu sampai ke hilir. Namun sejauh ini, upaya yang dilakukan hanya pada lingkup hilir, yakni penindakan. Sementara pencegahan korupsi, masih jauh dari upaya optimal. Sehingga berimplikasi pada lemahnya agenda pemberantasan korupsi.
“Dalam pencegahan tindak pidana korupsi yang efektif, harus dilakukan melalui reformasi birokrasi secara fundamental atas Integritas ASN. Proses ini sebagai kunci untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, dimulai dari reformasi birokrasi,” jelasnya.