Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus segera menindaklanjuti Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) yang meminta untuk segera memeriksa menteri yang diduga berbisnis PCR.
‘Mendesak KPK untuk segera menindaklanjuti laporan PRIMA terkait dugaan menteri berbisnis PCR dengan pendekatan hukum yang independen dan transparan,” kata Dewan Pimpinan Nasional Serikat Rakyat Mandiri Indonesia (DPN SRMI) dalam pernyataan kepada redaksi www.suaranasional.com, Kamis (18/11/2021).
SRMI juga menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menggratiskan tes PCR untuk seluruh rakyat Indonesia.
Selain itu, SRMI mengatakan, penyerahan tes PCR ke mekanisme pasar, ternyata ada penyelenggara negara yang diduga terlibat berbisnis tes PCR yaitu PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).
PT GSI mempunyai kaitan dengan dua pejabat penting di pemerintahan Jokowi: Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir.
Kedua pejabat itu juga merupakan pejabat penting di Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KCP-PEN), sebuah komite bentukan Presiden untuk memimpin penanganan pandemi di Indonesia.
“Bagi kami, dugaan keterlibatan kedua Pejabat Negara itu dalam bisnis PCR sangat melukai rasa kemanusiaan. Bisnis PCR di tengah pandemi bukan hanya memperburuk situasi pandemi, tetapi juga merampok uang rakyat,” jelasnya.
Keterkaitan dua pejabat Menteri itu dalam perusahaan yang berbisnis PCR, kata SRMI merupakan bentuk benturan kepentingan. “Dan kita ketahui bersama, benturan kepentingan merupakan pintu masuk bagi korupsi. Ini memunggungi mandate Reformasi 1998 tentang pemerintahan yang bersih dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN),” pungkasnya.