Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah tidak waras yang tidak berani memeriksa Luhut Binsar Pandjaitan yang diduga berbisnis PCR.
Demikian dikatakan aktivis Mujahid 212 Damai Hari Lubis kepada www.suaranasional.com, Ahad (14/11/2021). “KPK harus menunjukkan wajah lembaga yang proporsional dan akuntabel dalam menangani dugaan bisnis PCR Luhut,” ungkapnya.
Mengacu secara hukum perilaku Luhut telah melanggar UU. No. 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
Damai meminta KPK segera investigasi dan menghentikan usaha sementara PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI) milik Luhut. “Periksa Luhut secara intensif berikut para komisaris juga para direksi PT. GSI,” jelasnya.
Kata Damai, KPK harus langsung menyita barang bukti yang diperlukan untuk kelancaran proses sebuah perkara. “KPK juga harus mengantisipasi jangan sampai PT GSI menghilangkan alat bukti dan komisaris atau direksinya yang melarikan diri,” papar Damai.
Mantan Direktur Publikasi dan Pendidikan Publik Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Agustinus Edy Kristianto mengungkapkan sejumlah nama menteri terafiliasi dengan bisnis tes Covid-19 baik PCR maupun Antigen.
Melalui akun facebooknya, Edy menyebut sejumlah nama yakni Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN, Erick Thohir.
Kedua menteri ini diduga terlibat dalam pendirian perusahaan penyedia jasa tes Covid-19, PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).
Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga menegaskan, isu tersebut sangat tendensius. Arya pun memaparkan sejumlah data-data tes PCR di Indonesia.
“Isu bahwa Pak Erick bermain (bisnis) tes PCR itu isunya sangat tendensius,” ujar Arya kepada Wartawan, Selasa (2/11/2021).
Arya juga menjelaskan, salah satu pemegang saham GSI adalah Yayasan Adaro. Dimana, Adaro hanya memiliki saham sebesar 6 persen. Di lain sisi, yayasan tersebut merupakan yayasan kemanusiaan.
Kemudian, Erick Thohir sejak diamanahkan menjadi Menteri BUMN, tidak lagi aktif untuk mengurusi bisnis dalam yayasan tersebut.
Jadi sangat jauh lah dari keterlibatan atau dikaitkan dengan Pak Erick Thohir. Apalagi dikatakan main bisnis PCR jauh sekali.
“Jadi bayangkan, GSI itu hanya 2,5 persen melakukan tes PCR di Indonesia, setelah itu Yayasan kemanusiaan Adaronya hanya 6 persen. Jadi bisa dikatakan yayasan kemanusiaan Adaro ini sangat minim berperan di tes PCR,” tegas dia.
Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Jodi Mahardi, membantah Luhut terlibat dalam bisnis tes PCR melalui perusahaan penyedia jasa tes Covid-19, PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).