Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) makin membuat marah Papua atas menunjukkan calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang diduga terlibat pembunuhan Theys H Eluay.
“Kejamanya Indonesia! Samakin Hari Membuat Org Papua Marah Terhadap Kebijakan @jokowi dimana @DPR_RI harus Melakukan Pengujian atas Dugaan keterlibatan Jenderal Andika Perkasa atas Kematian Theys H Eluay,” kata mantan tahanan politik Papua Ambrosius Mulait di akun Twitter-nya @Mulalt_, Sabtu (6/11/2021). “DPR RI tdk punya niat baik untuk menyelesaikan problem papua justru melegitimasi,” ungkapnya.
Kata Ambrosius, pembantaian orang Papua melalui kebijakan diskriminatif dan rasis oleh semua anggota parlemen RI ikut mengabaikan dasar-dasar HAM.
“Kesan seperti ini akan diingat oleh orang Papua di mana dua periode kepemimpinan Jokowi Dominan menempatkan pemimpin yang punya keterlibatan pelanggar HAM di Papua dalam sistem Pemerintahan,” jelas Ambrosius.
Ambrosius mempertanyakan kepada Jokowi alasan memberikan jabatan di pemerintahan terhadap orang-orang yang diduga terlibat dalam pembunuhan orang Papua.
“Kami terus bertanya kepada Jokowi apakah pembunuh nanusia Papua layak jadikan pahlawan untuk pimpin sistem, pembunuh rakyat Papua layak dianggap Pahlawan? Bukanya cara ini merupakan tindakan tdk beradap?” ungkapnya.
Dua Periode Presiden Jokowi menempatkan pelaku Pelanggaran HAM di West Papua di antaranya: Jenderal Tito Karnavian Mendagri (pembunuhan Mako Tabuni 2012) dan Wiranto Mantan Menkopolhukam mejabat dewan pertimbangan presiden (bertanggung jawab atas Biak Berdarah 1998).
“Prabowo Subianto Menteri Pertahanan (Operasi Mapenduma 1996), Paulus Warterpau sejak aktif Kapolda Papua ada beberapa (operasi militer di Nduga, & Kematian Pdt Jeremias intan Jaya.) Mantan BaiIntelkam, (BNPP), Hendropriyono Mantan BIN ( kematian Munir, Talang sari ),” jelasnya.
Ia mengatakan, dalam sejarah orang West Papua akan dikenang bahwa pejabat yang diduga terlibat dalam pelanggaran HAM di Papua, Jokowi pernah menjadikan mereka pahlawan.
“Wajar saja penyelesaian pelanggaran HAM yang jokowi janji hanya tinggal janji kosong karena pelaku pelanggaran HAM kuasai sistem,” paparnya.
Ambrosius menegaskan Presiden Jokowi layak diberikan gelars pelindung pelaku pelanggaran HAM di Papua.