Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang meminta mundur kadernya mundur jika tidak taat aturan terkait banteng vs celeng.
“Kelihatan pernyataan Megawati yang meminta kadernya tak taat aturan mundur terkait pertarungan celeng vs banteng,” kata Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga kepada www.suaranasional.com, Sabtu (30/10/2021).
Kata Jamiluddin, Megawati terkesan tidak mengakomodir perbedaan pendapat. Suara akar rumput yang berbeda dengan kehendak DPP terkesan ingin dibungkam.
Pernyataan Megawati itu cenderung memuat ancaman kepada kadernya. Para kader tidak diberi pilihan sama sekali.
“Dalam konteks itu Megawati sangat tidak demokratis. Hal itu tentu tidak sejalan dengan nama PDIP yang berlabel demokrasi,” ungkap Jamiluddin.
Apalagi kalau pernyataan itu ditujukan kepada kader PDIP yang mendukung Ganjar Pranowo menjadi capres, kata Jamiluddin, Megawati terkesan otoriter. Megawati terkesan tidak memberi ruang perbedaan pada kadernya, khususnya dalam urusan capres yang akan diusung PDIP pada pilpres 2024.
“Padahal, nama PDIP memuat nama demokrasi. PDIP seharusnya memberi contoh berdemokrasi yang baik pada internal maupun eksternal partainya. Hal itu yang semestinya dicontohkan Megawati secara konsisten kepada anak bangsa,” pungkas Jamiluddin.