Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mempunyai kelemahan dalam bidang konsolidasi dan soliditas birokrasi.
“Kelemahan Anies Baswedan ada di konsolidasi dan soliditas birokrasi. Di Pemprov DKI eselon III dan IV banyak dijabat Plt sehingga tidak mempunyai kewenangan dalam membuat kebijakan,” kata pengamat kebijakan publik Amir Hamzah kepada www.suaranasional.com, Kamis (23/9/2021). “Beberapa Posisi kepala dinas dan pejabat lainnya yang Plt membuat lambat dalam birokrasi dan pembangunan di Jakarta,” ungkapnya.
Kata Amir, tidak ada soliditas di lingkungan birokrasi Pemprov DKI memunculkan faksi. “Ada faksi STPDN, ada faksi perguruan tinggi negeri, ada faksi perguruan tinggi swasta. Padahal birokrat bekerja untuk rakyat dan melayani masyarakat,” paparnya.
Beberapa kepala dinas dan eselon III dan IV masih dijabat Plt, kata Amir membuat birokrat merasa tidak dipercaya Gubernur DKI Jakarta.
“Beberapa birokrat merasa tidak dipercayai Anies,” papar Amir.
Amir mencontohkan Dinas Lingkungan Hidup Pemprov DKI dijabat Plt tidak bisa menyelesaikan persoalan sampah di ibu kota. “Sebagai Plt tidak bisa mengambil kebijakan,” jelasnya.
Amir menilai Anies lebih mempercayai TGUPP. “Bahkan kabarnya TGUPP ikut pelelangan barang dan jasa. Ikut intervensi seleksi pejabat di lingkungan Pemprov DKI,” jelas Amir.
Amir menyarankan Anies untuk lebih melibatkan Badan Pertimbangan Jabatan (Baperjab) dalam menentukan posisi pejabat di lingkungan Pemprov DKI.
Selain itu, kata Amir, kritikan terhadap Anies tidak terkait ramainya pemberitaan sebagai calon presiden 2024. “Ini untuk kebaikan Anies dan birokrasi di Jakarta,” pungkasnya.