Oleh: Tardjono Abu Muas (Pemerhati Masalah Sosial
Pada era digital sekarang ini lewat media sosial mempermudah seseorang menyampaikan unek-unek isi hatinya melalui tulisan. Sehingga boleh dikatakan menjadi hal yang “biasa” dan dapat “dimengerti”, dimana unek-unek isi hati ditumpahkan dalam bentuk tulisan melalui surat terbuka.
Uniknya, yang semula “biasa” menjadi “luar biasa” dan yang awalnya “dimengerti” menjadi “tidak dimengerti” inilah yang kiranya layak atau perlu ditelisik. Jika model “surat terbuka” dari masyarakat biasa, perkumpulan atau ormas adalah hal biasa. Yang menjadi “luar biasa” dan “tidak dimengerti” tatkala “surat terbuka” ditulis oleh dua Perwira Tinggi (PATI) Polri dan TNI, masing-masing oleh Irjen Napoleon Bonaparte dan Brigjen Junior Tumilaar.
Pertanyaannya, ada apakah di balik dua orang PATI Polri dan TNI ini melayangkan surat terbuka bahkan tidak sedikit mendapat dukungan publik? Apakah dua PATI ini telah lupa ada prosedur tetap (protap) yang sangat ketat di jajaran instansinya, atau memang sengaja dan telah siap menanggung risikonya? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang kiranya perlu ditelisik.
Untuk menelisik pertanyaan pertama, penulis sepakat dengan M. Rizal Fadillah pemerhati politik dan kebangsaan yang menuliskan bahwa Polri dan TNI perlu mawas diri. Mawas diri dalam arti menyeluruh, karena isi dari surat terbuka dua PATI ini malah mendapat dukungan luas dari masyarakat. Dalam artian seolah-olah unek-unek hati atau suasana batin masyarakat yang merasa tertekan terwakili oleh dua surat terbuka dari dua PATI ini.
Publik “seperti” tiba-tiba merasakan bak turunnya hujan pada musim kemarau yang panjang. Betapa publik sudah mulai merasakan sulit dan kurang percaya menyampaikan aspirasi lewat lembaga perwakilan, lalu berupaya disampaikannya melalui berbagai bentuk mural. Dengan mural pun sudah mulai diredam dengan cara dihapus oleh satpol PP bahkan sampai si pembuat mural pun mulai diburu aparat.
Jadi, wajar jika kini publik merasa terwakili unek-unek isi hatinya setelah beredar surat terbuka dari dua PATI ini. Sebuah potret kondisi yang sudah selayaknya para penentu kebijakan negeri ini mawas diri, sepertinya kondisi negeri ini sedang dalam kondisi kurang sehat bukan karena pandemi saja. Ada yang sangat krusial mengapa kondisi negeri ini terasakan tidak kondusif, di antaranya tersumbatnya saluran aspirasi masyarakat dan ketidakadilan penerapan hukum.
Kehadiran dan viralnya surat terbuka dari dua PATI ini bak pembuka kran aspirasi yang tersumbat. Publik merasa tersumbatnya arus aspirasi sedikitnya terasa terwakili oleh dua surat terbuka tersebut dari berbagai macam sumbatan yang dirasakan selama ini.
Menelisik pertanyaan kedua di atas, soal kedua PATI kemungkinan telah lupa atau sengaja menerobos protap, tentu hanya kedua PATI yang bersangkutanlah yang mengetahui niat dan motifnya. Keduanya tentu dengan sikap sebagai seorang perwira akan mengetahui dan siap menghadapi risiko atas tindakannya.
Terlepas dari kegaduhan yang terjadi akibat adanya surat terbuka dari dua PATI ini, semoga kita semua dapat memetik pelajaran khususnya bagi para penentu kebijakan negeri ini untuk mau mawas diri bahwa negeri ini dalam kondisi tidak sehat yang di antara penyebabnya adalah tersumbatnya aspirasi publik dan ketidakadilan penegakan hukum.