Ada permasalahan di Pemerintah Provinsi (Pemprov) dalam pelaksanaan vaksinasi untuk menanggulangi Covid-19. Pemprov tidak membagikan vaksin ke pemerintah kabupaten yang mempunyai perbedaan pandangan politik.
“Saya mau jujur, banyak provinsi yang enggak nyebarin vaksin yang sudah dibagi ke provinsi ke kabupaten karena perbedaan pandangan politik (dengan pemerintah pusat),” kata Deputi Bidang Kemanusiaan Kantor Staf Presiden (KSP), Abetnego Panca Rabu (18/8) dikutip dari CNN Indonesia.
Menurut Abetnego, Presiden Joko Widodo juga telah mengetahui beberapa isu mengenai persoalan distribusi vaksin di daerah ini. Justru hanya ada sedikit masalah ketika TNI dan Polri yang diberi tugas melakukan vaksinasi.
“Di TNI nggak ada (perbedaan politik), di Polri nggak ada, kata komandan didistribusiin ya didistribusiin,” tuturnya
Abetnego mengatakan itu semua untuk menanggapi temuan relawan LaporCovid-19 yang menganggap pemberian wewenang vaksinasi kepada TNI dan Polri bakal menimbulkan persoalan. Terutama soal pemerataan distribusi vaksin ke daerah.
Relawan Lapor Covid-19 Firdaus Ferdiansyah mengatakan terdapat banyak laporan Puskesmas maupun fasilitas kesehatan yang kehabisan stok vaksin.
“Tetapi ternyata vaksinasinya diselenggarakan pada sentra-sentra milik TNI-Polri,” jelas Firdaus.
Pemerintah tengah menggencarkan vaksinasi Covid-19 untuk mengejar target dalam membentuk herd immunity atau kekebalan kelompok. Presiden Jokowi menargetkan vaksinasi 70 juta dosis per bulan pada Agustus dan September 2021.