Pengamat: Kebijakan Ekonomi Akibat Covid-19 belum Menyentuh Masyarakat Kecil

Tak Berkategori

Kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah akibat dampak Covid-19 belum menyentuh masyarakat kecil.

“Kebijakan ekonomi akibat Covid-19 belum menyentuh masyarakat kecil,” kata pengamat kebijakan publik Amir Hamzah kepada wartawan, Sabtu (14/8/2021). “Persoalan kredit di perbankan bagi pelaku UMKM selama Covid-19 juga masih memunculkan masalah. Misalnya Bank DKI harus harus memperpanjang cicilan bagi pelaku UMKM. Ini berpengaruh kontribusi Bank DKI ke APBD DKI,” ungkapnya.

Kata Amir, pemerintah belum mempublikan jumlah UMKM yang terdampak Covid-19. “Data UMKM termasuk jenis usaha sangat diperlukan untuk membantu mengatasi usaha kecil,” ungkapnya.

Menurut Amir, data dan jenis usaha kecil bisa membantu pemerintah daerah dalam mengatasi persoalan tersebut. “Misalnya pemerintah daerah bisa memerintahkan ketika mengadakan kegiatan lebih memanfaatkan dari UMKM,” papar Amir.

Selain itu, ia mengatakan pandemi Covid-19 ini menimbulkan adanya ketidakpastian, kapan akan berakhir. Sehingga di bidang investasi juga ikut melemah dan berimplikasi terhadap berhentinya sebuah usaha.

“Kita analisis teman-teman kita pelaku usaha di bidang warteg contohnya, transportasi, traveling, mungkin juga para dunia seniman, musisi, artis, dangdut, dan lain-lain. Sehingga hal seperti ini mengacu kepada pemberhentian beberapa karyawan alias PHK, dan sebagainya,” lanjutnya.

Covid-19, kata Amir menyebabkan pelemahan ekonomi sehingga menyebabkan harga komoditas turun. Akibatnya dampak tersebut, Pemerintah telah melakukan tindakan cepat, program vaksinasi, ada program pemulihan ekonomi nasional, BLT, bantuan modal usaha UKM/UMKM.

“Ini harus dimanfaatkan dengan baik dan benar. Selain itu, untuk mengatasi pandemi ini Pemerintah harus mengeluarkan kebijakan dalam stumulus perekonomian melalui pemanfaatan teknologi. Lalu penguatan, pengaturan dan pengawasan sektor keuangan, serta pengembangan pasar modal domestik (menciptakan pasar yang produktif),” tambahnya.

Pemerintah juga perlu merombak program yang menghambat aliran bantuan langsung tunai (BLT) ke masyarakat. Sehingga, daya beli bisa terdorong dengan optimal dan konsumsi rumah tangga bisa kembali terangkat.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News