Rezim Joko Widodo (Jokowi) lebih represif daripada Orde Baru (Orba) atas tindakan kepolisian yang mendatangi sekretariat PB HMI untuk mencegah demo.
“Polisi sampai datangi sekretariat PB HMI untuk mencegah demo. Ini lebih represif daripada Orba. Demonstrasi tidak perlu ijin dan hanya pemberitahuan kepada kepolisian,” kata pengamat politik Muslim Arbi kepada www.suaranasional.com, Jumat (6/8/2021).
Menurut Muslim, demonstrasi dijamin undang-undang sebagai bagian kebebasan menyampaikan pendapat. “Demonstrasi dilarang, menyampaikan pendapat di medsos diretas dan didoxing. Ini sangat bertentangan dengan demokrasi,” jelasnya.
Kata Muslim, tindakan represif Rezim Jokowi yang melebihi Orba akan memunculkan perlawanan rakyat lebih keras. “Di berbagai daerah sudah muncul perlawanan dan ini akan terus disuarakan sampai penguasa tumbang,” papar Muslim.
Ia mengatakan, pihak penguasa merasa menang dalam mengatasi rencana unjuk rasa HMI dengan mengerahkan aparat polisi mendatangi sekretariat PB HMI.
“Kemenangan penguasa itu hanya semu di mata rakyat. Hanya berani kepada rakyatnya sendiri tetapi tidak berani menindak TKA China,” jelasnya.
Sejumlah aparat kepolisian mendatangi Kantor Sekretariat Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa (PB HMI) di Jalan Sultan Agung, Setiabudi, Jakarta Selatan. Kedatangan mereka untuk menghalau rencana aksi unjuk rasa kader HMI di Istana Negara.
Kabag Ops Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Ruslan Idris mengatakan hal itu lantaran mereka tak mengantongi izin keramaian.
“Mereka mau demo, kami cegat karena enggak ada izin,” kata Ruslan saat dihubungi, Jumat (6/8/2021).