Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus klarifikasi ke publik atas kegagalan umat Islam Indonesia tidak bisa berangkat haji tahun 2021.
“Rakyat khususnya umat Islam butuh klarifikasi Pemerintah atas persoalan yang ada dengan sejelas-jelasnya. Jika tidak terklarifikasi, maka Pemerintah wajar disalahkan dan akan menanggung gugatan di kemudian hari,” kata Pemerhati Politik dan Keagamaan M Rizal Fadillah dalam pernyataan kepada www.suaranasional.com, Kamis (2/6/2021).
Menurut Rizal, pemerintah Indonesia harus klarifikasi terkait beredarnya kabar Saudi menolak haji Indonesia karena menggunakan vaksin Sinovac. “Benarkah persoalan vaksin Sinovac menjadi satu-satunya alasan konon Indonesia tidak memperoleh kuota haji dari Pemerintah Saudi untuk saat ini ? Lalu solusi apa yang disiapkan demi menenangkan atau bila mampu, menjamin keberangkatan jamaah? tanya Rizal.
Saudi tak ijinkan haji Indonesia kabarnya ada tunggakan pembayaran kepada Pemerintah Saudi. Berapa besaran dan untuk keperluan apa saja serta bagaimana hal ini bisa terjadi? Lalu fungsi pengawasan DPR sejauh mana telah dilakukan untuk mencegah dan menyelesaikan masalah ini?
“Terhadap dana haji yang dipertanyakan pengalihan penggunaan untuk infrastruktur benarkah, berapa jumlah terpakai, apa dasar hukum, serta apa konsekuensi yang harus ditanggung jika terjadi wanprestasi atau kesulitan pengembalian?
Rizal mengatakan, Rezim Jokowi harus mengklarifikasi adanya para buzzer atau pihak lain yang selalu menggemborkan sikap anti Arab termasuk isu radikalisme yang dikaitkan dengan faham wahabisme.
Aspek formal vaksin tentu menjadi alasan logis, tetapi aspek lain termasuk geopolitik dan psikopolitik harus menjadi perhatian Pemerintah Indonesia. “Sebab jika hal ini diabaikan, maka sepanjang waktu calon jamaah haji Indonesia akan selalu resah dan dirugikan. Khidmah dari Pemerintah Saudi juga berpotensi untuk mengecewakan,” pungkasnya.