Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu turun tangan dalam mengatasi 75 pegawai KPK yang gagal dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
“Presiden Jokowi perlu turun tangan untuk mengatasi masalah 75 pegawai KPK yang gagal TWK, tidak membiarkan masalah berlarut-larut, karena akan menciptakan kegaduhan politik dan suasana karut marut,” kata mantan Ketua Umum PP Muhamamdiyah Din Syamsuddin kepada wartawan, Senin (1/6/2021).
Kata Din, pemecatan dan penyingkiran para pejuang anti korupsi di KPK melalui tes TWK jelas akan melemahkan lembaga antirasuah, apalagi KPK masih menyisakan kasus-kasus besar yang nyaris jadi bengkalai.
“Jika praktek ini dibiarkan maka jelas menunjukkan bahwa Pemerintah dan Penyelenggara Negara lain tidak konsekwen, konsisten, dan berkomitmen sejati dalam memberantas korupsi sebagai amanat reformasi, dan yang selalu dijanjikan dalam setiap Pemilu,” ungkapnya.
Kebetulan di antara 75 pegawai yang disingkatkan itu adalah penyidik kasus-kasus besar yang melibatkan elit politik dan konglomerat tertentu, maka sangat patut diduga bahwa upaya pemecatan tersebut adalah atas dasar keinginan dan kepentingan mereka.
Selain itu, Din mengatakan, butir-butir pertanyaan dalam TWK itu sangat absurd, tendensius, dan invalid. Maka hasilnya pun harus dinyatakan cacat, invalid dan absurd. Orang-orang yang bertanggung jawab di baliknya harus dimintai pertanggung jawaban baik secara hukum maupun moral.
“Pertanyaan yg berdimensi keagamaan, seperti pilihan antara Al-Qur’an dan Pancasila (dan banyak pertanyaan lain yang serupa) merupakan perbuatan melanggar SARA yang serius karena mempertentangkan Islam dengan Pancasila, mendeskreditkan umat Islam, dan berdampak mengkriminalisasi pegawai KPK yang beragama Islam, serta berpotensi mempertentangkan antara umat beragama,” pungkasnya.