Mafia alat utama sistem persenjataan (alutsista) mengganggu kerja Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto karena Ketua Umum Partai Gerindra itu menghilangkan calo dalam mengadaan alutsista.
“Prabowo tidak memakai calo dalam pengadaan alutsista. Semua dipotong Prabowo sehingga sumber keuangan calo hilang. Ini mengakibatkan mafia alutsista mengganggu kerja Prabowo,” kata pengamat kebijakan publik Amir Hamzah kepada www.suaranasional.com, Senin (31/5/2021).
Amir mengatakan, Prabowo mempunyai akses langsung dengan produsen alutsista di luar negeri sehingga bisa menghemat uang negara sampai triliunan rupiah.
Menurut Amir, pengadaan alutsisa bersifat rahasia karena bagian sistem pertahanan negara yang tidak boleh diketahui pihak manapun. “Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024 (Alpalhankam) yang nilainya Rp 1.773 Triliun untuk modernisasi alutsista,” paparnya.
Anggaran Rp 1.773 Triliun yang diributkan, kata Amir belum berbentuk uang dan masih negoisasi dengan pihak negara lain yang memberikan pinjaman. “Tenor pinjaman asing ini mencapai 28 tahun dengan bunga di bawah 1 persen. Ini tidak membebani keuangan negara,” papar Amir.
Berdasarkan Buku III Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA/KL) Tahun Anggaran 2021, pagu anggaran Kemenhan tahun 2021 ini mencapai Rp 136,995 triliun. Jumlah tersebut meningkat bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 lalu yang mencapai Rp 117,909 triliun.
“Untuk anggaran Kemenhan yang mengurus 3 matra itu sangat kecil,” papar Amir.