Muhammadiyah harus berhati-hati, sebab akhir-akhir ini eksistensi organisasi masyarakat sipil mulai diganggu pihak-pihak eksternal dalam setiap perhelatan permusyawaratan seperti Kongres.
“Alhamdulillah, Muhammadiyah hingga saat ini masih tetap solid. Bahkan lebih solid daripada negara. Muktamar Makassar yang kita gelar terakhir, menjadi bukti. Semoga Muktamar pada Juli 2022 nanti, kita bisa mempertahankannya,” ujar eks Pimpinan KPK Busyro Muqoddas dalam acara Syawalan 1442 Keluarga Besar Muhammadiyah Sulawesi Selatan, Sabtu (22/5/2021) dikutip dari laman fajar.co.id.
Lebih lanjut ia mengatakan pentingnya dakwah politik berbasis akhlak. Sebab Negara sekarang dikuasai para cukong politik.
“Negara ini dikuasai para cukong politik. Dengan model sistem politik kita saat ini, untuk menjadi Bupati butuh sekitar 40 miliar, jadi Gubernur 100 miliar. Untuk ikut Pilpres butuh triliunan,” kata Busyro.
Diungkapkannya, dengan sistem seperti sekarang berlaku, para kandidat tidak mungkin sekadar mengandalkan uang tabungan, melainkan harus bergantung kepada para cukong politik.
“Cukong tersebut akan menagih utang saat orang yang dibiayai menang Pemilu,” ungkap mantan Ketua KPK tersebut.
Busro menjelaskan, UU Parpol, UU Pemilu dan UU Pilkada yang berlaku sekarang merupakan biang kerok korupsi politik. Produk pemilu akhirnya didominasi dibawah cukong.