Kasus Korupsi BUMD DKI Jakarta Perumda Pembangunan Sarana Jaya harus dimulai dari proyek apartemen Klapa Village di Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur era Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
“Rumah DP 0 rupiah di Pondok Kelapa itu sebelumnya untuk proyek Apartemen Klapa Village era Ahok. Untuk menyelidiki korupsi Sarana Jaya harus dimulai dari proyek ini,” kata pengamat kebijakan publik Amir Hamzah kepada www.suaranasional, Rabu (10/3/2021).
Menurut Amir, di era Ahok, rencana pembangunan Apartemen Klapa Village kerja sama antara Pembangunan Sarana Jaya dengan PT GUT. “Bahkan ada beberapa konsumen sudah membayar sampai 50 persen ke PT GUT tetapi sampai sekarang tidak ada kejelasan,” ungkapnya.
Kasus korupsi Sarana Jaya, kata Amir harus menjadi perhatian serius Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terlebih BUMD tersebut berubah dari Perusahaan Daerah (PD) ke Perusahaan Umum Daerah (Perumda). “Sarana Jaya menjadi Perumda di era Anies di mana semua aset, kuasa ada di tangan Gubernur walaupun ada pengawasnya,” jelas Amir.
Ia juga merasa heran dengan sikap Anies yang tidak mengindahkan permintaan partai pendukungnya PKS dan Gerindra untuk membersihkan orang Ahok di BUMD. “Yoory C. Pinontoan yang menjadi tersangka itu orangnya Ahok dan masih dipertahankan Anies. Setelah tersangka baru diberhentikan dari Dirut Sarana Jaya,” ungkap Amir.
Selain itu, Amir mengatakan, dugaan keterlibatan Ketua DPRD DKI tidak bisa sendirian dalam kasus korupsi lahan rumah DP 0 persen di di Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur. “UU MD3 tentang susunan dan kedudukan DPRD di mana ada monopoli Ketua Dewan merangkap Ketua Banggar, Ketua bamus. Ketua dan wakil ketua bisa melakukan kongkalikong,” paparnya.
Ia juga meminta KPK mengusut Penyertaan Modal Daerah (PMD) Perumda Sarana Jaya untuk proyek rumah DP 0 rupiah. Berdasarkan pengakuan Yoory C Pinontoan PMD untuk Perumda Sarana Jaya Rp935 miliar. Dari besaran PMD tersebut, aku Yoory, Rp500 miliar untuk merealisasikan program unggulan Gubernur Anies, program rumah DP 0 rupiah.
Dkumen LKPD Pemprov DKI Jakarta, Perumda Sarana Jaya hingga TA 2018 tercatat menerima PMD total mencapai Rp2,184 triliun dan pada TA 2019 menjadi Rp4,413 trilyun.
Menelisik pernyataan Yoory yang menyatakan PMD 2019 untuk Perumda Sarana Jaya Rp935 milyar, ternyata tidak selaras dengan angka komulatif PMD 2019, ada selisih Rp1,194 triliun.