Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diduga terlibat korupsi lahan rumah DP 0 rupiah.
Demikian dikatakan Koordinator Gardu Banteng Marhaen (GBM) Sulaksono Wibowo dalam pernyataan kepada www.suaranasional.com, Rabu (10/3/2021). “KPK harus segera memeriksa Anies,” ungkapnya.
Kata Sulaksono, pembelian lahan rumah DP 0 rupiah tentunya atas sepengetahuan Anies Baswedan. “Ketika ada pembelian lahan rumah DP 0 rupiah yang dikorupsi tetapi Anies membiarkan saja,” ungkapnya.
Menurut Sulaksono, Anies biasanya mengorbankan anak buahnya agar namanya terlihat baik dalam dugaan korupsi lahan rumah DP 0 rupiah. “Sebagai pemimpin, Anies harusnya bertanggungjawab termasuk menyatakan siap diperiksa KPK,” jelas Sulaksono.
Selain itu, ia mengatakan, kasus korupsi lahan rumah DP 0 rupiah diduga melibatkan kalangan DPRD DKI. “KPK juga harus periksa anggota DPRD DKI,” pungkasnya.
KPK menetapkan Direktur Utama PT Pembangunan Sarana Jaya Yoory C. Pinontoan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan tanah untuk Proyek Rumah DP Nol Persen di Pondok Ranggon, Jakarta Timur.
Kasus ini diduga merugikan negara hingga Rp 100 miliar. KPK menetapkan 3 tersangka. Selain Yoory Corneles, tersangka lain adalah Anja Runtuwene dan Tommy Adrian dari PT Adonara Propertindo selaku penjual tanah.
Dalam kasus yang disidik KPK ini, PT Pembangunan Sarana Jaya membeli lahan di Pondok Ranggon dan Munjul seluas 4,2 hektare pada akhir 2019, dengan harga diduga dilambungkan. Proyek rumah DP 0 adalah salah satu program Anies Baswedan dalam kampanye Pilkada 2017.