Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Romo Benny Susetyo digaji besar dan hanya mengomentari banjir Jakarta lebih baik lembaga tersebut dibubarkan.
Demikian dikatakan pengamat politik Nazar El Mahfudzi kepada www.suaranasional.com, Selasa (23/2/2021). “BPIP banyak disorot dari rakyat dan hanya menghabiskan uang negara,” papar Nazar.
Kata Nazar, kasus korupsi mulai dari Jiwasraya sampai bansos yang melibatkan kader PDIP yang jelas melanggar Pancasila tidak dikomentari BPIP. “BPIP hanya jualan isu radikal, fundamentalis, khilafah. Padahal ancaman Pancasila berupa utang luar negeri yang menumpuk, korupsi dan ketidakadilan di bumi Indonesia,” papar Nazar.
Menurut Nazar, BPIP mencoba menjadi tafsir tunggal Pancasila untuk kepentingan penguasa. “Kasus pelanggaran HAM terhadap 6 Laskar FPI yang sangat jelas bertentangan dengan Pancasila BPIP hanya diam saja. Kasus perampasan tanah adat oleh korporasi tidak dikomentari BPIP,” jelas Nazar.
Kata Alumni pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), BPIP menjadi buzzerRp yang hanya mengomentari banjir ibu kota. “BPIP tidak lebih seperti gerombolan Denny Siregar yang selalu membuat kericuhan,” pungkasnya.
Romo Benny Susetyo memberikan penjelasan terkiat komentarnya mengenai banjir di DKI Jakarta. Romo Benny menyebut kapasitas dia dalam membahas banjir dan peradaban alam itu sebagai budayawan, bukan perwakilan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Penjelasan Romo Benny itu diunggah oleh akun YouTube RKN Media berjudul ‘Kenapa Banjir Masih Ada di Jakarta!!!’ yang diunggah, 21 Februari 2021. Dalam wawancara itu, Romo Benny disebut sebagai perwakilan dari BPIP. Romo Benny telah mengizinkan pernyataan dalam YouTube itu untuk dikutip.
“Kan saya bukan sebagai staf khusus (Dewan Pembina BPIP), saya sebagai budayawan, saya bicara keadaban banjir, dan banjirnya kan tidak hanya Jakarta, tapi Kalimantan Selatan,” ujar Romo Benny saat dihubungi, Selasa (23/2/2021).
